Katakini.com – Presiden Joko Widodo menyoroti akurasi data terkait dana bantuan sosial (bansos).

Jokowi sapaan akrab Joko Widodo — mengatakan data yang tidak akurat ini membuat enyaluran bansos lambat, tidak tepat sasaran, dan tumpang tindih.

“Data bansos tidak akurat tumpang tindih membuat penyaluran tidak cepat, lambat dan ada yang tidak tepat sasaran,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Dia juga mengatakan penyaluran bantuan pemerintah lainnya sering kali tidak sinkron antara data pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Untuk itu dia meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi data yang dikelola pemerintah.

Apalagi, lanjut dia, BPKP memiliki laboratorium data forensik yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pengawasan pengelolaan data.

Jokowi juga meminta semua rekomendasi yang diberikan BPKP harus ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sehingga tidak terjadi masalah yang sama di tahun-tahun berikutnya.

Dia juga meminta kepada seluruh jajaran pengawasan internal pemerintah harus bekerja cepat, memperkuat kerja sama, hingga saling koreksi agar program-program pemerintah yang sedang direncanakan hingga yang sedang berjalan dapat efektif.

“Di masa sulit seperti sekarang ini kita harus bekerja cepat agar program-program pemerintah berjalan efektif. Masyarakat mendapat manfaat sebesar-besarnya” tegas Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini telah melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait 21 juta data ganda penerima bansos yang telah dinonaktifkan.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut karena KPK menemukan sejumlah persoalan terkait akurasi data penerima bansos baik dalam hal kualitas data, transparansi, hingga pemutakhiran.(AA)