Katakini.com – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati melihat mitigasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah masih bersifat parsial. Meskipun dia akui telah banyak yang dilakukan pemerintah untuk menjinakan pandemi global tersebut.

“Penanganan mitigasi ini kayak nanganin bocor rumah, di sini bocor tapi penangananya parsial di sini aja,  padahal sebenarnya sumber kebocorannya dimana, belum di atasi,” kata Kurniasih dalam diskusi dialektika "Waspada Gelombang Kedua Covid-19" di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (29/4/2021).

Indikasi parsial, menurut Kurniasih, terihat dari masih belum terkendalinya pertumbuhan masyarakat yang terpapar Covid-19. Menjelang satu tahun Covid-19, yakni di bulan Januari-Februari 2021, angka Covid-19 malah melonjak signifikan.

“Itu (Januariu-Februari 2021) puncak klimaks . Kemudian menurun, tetapi sekarang mulai agak meningkat lagi,  meski belum separah di Januari dan Februari,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini harus menjadi komitmen semua pihak, terutama Kemenkes untuk memitigasi pandemi Covid-19 secara komprehensif dari hulu ke hilir. Sehingga serapan anggaran tepat sasaran dan benar-benar kembali kepada rakyat.

“Anggaran udah habis sangat besar sekali untuk penanganan Covid-19. Tapi kita masih melihat angka positifnya masih terus berjalan,  bahkan cenderung meningkat dibelakangan ini.  Khusus  untuk DKI Jakarta sudah menembus angka 400 ribu lebih,” katanya.

Menurutnya, yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya klimaks angka Covid-19, ataupun angka yang melonjak lagi seperti beberapa waktu yang lalu itu adalah, pertama harus menegakan dan menggencarkan protokol kesehatan yaitu 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak) dan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment).

“Libatkan para Influencer yang memang bisa didengarkan masyarakat,  seperti para tokoh lokal  atau youtuber, para tokoh publik yang memang benar-benar bisa didengarkan oleh masyarakat,” katanya.

Selanjutnya, kata Kurniasih, adalah meningkatkan pengawasan 3M dan 3T. Kemudian pengawasan implementasi seluruh regulasi yang sudah dikeluarkan untuk mengurangi kesenjangan antara penerbitan regulasi dengan implementasinya.

“Yang terakhir adalah kita harus benar-benar mengajak seluruh komponen bangsa,  agar semuanya ikut mengawasi. Sebab tidak mungkin pemerintah menjalankan sendiri. Kita semua harus berkolaborasi untk kemudian mensukseskan semua upaya-upaya yang sudah dirancang,” ujarnya.