Katakinin.com -Lima negara anggota UE menyerukan pertemuan puncak tentang "distribusi vaksin yang adil" untuk melawan pandemi virus korona baru.

Para pemimpin Austria, Republik Ceko, Bulgaria, Slovenia, dan Latvia mengirim surat kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel, meminta pertemuan tentang distribusi vaksin di seluruh blok tersebut.

Dalam surat yang diterbitkan oleh media Austria, pada Sabtu, mereka meminta agar pengiriman dosis oleh perusahaan farmasi ke negara anggota Uni Eropa dipenuhi dengan dasar yang sama mengikuti populasi secara merata.

Kanselir Austria Sebastian Kurz dalam sebuah posting Twitter pada hari Jumat mempertanyakan masalah pemerataan vaksin, dan menambahkan bahwa "beberapa minggu terakhir menunjukkan bahwa pengiriman tidak dilakukan sesuai dengan jumlah populasi dan ini akan meningkat dalam beberapa bulan mendatang.

"Jika distribusi dilanjutkan dengan cara ini, itu akan menghasilkan perlakuan tidak setara yang signifikan - yang harus kita cegah. Semua 450 juta orang Eropa harus diberi kesempatan untuk kembali hidup normal pada musim panas," kata Sebastian.

Pada hari Sabtu, Kurz juga mengumumkan di Twitter bahwa surat itu dikirim ke otoritas tertinggi Uni Eropa oleh para pemimpin dari lima negara anggota.

Sementara itu, seorang pejabat Uni Eropa mengkonfirmasi bahwa blok tersebut sudah merencanakan pertemuan puncak yang ditetapkan pada 25 dan 26 Maret, dan menegaskan bahwa koordinasi Covid-19 akan kembali ditangani oleh 27 anggota selama pertemuan itu.

- Alokasi dosis vaksin

Dalam pernyataan tertulis, Komisi Eropa mengatakan alokasi dosis vaksin Covid-19 yang dibuat berdasarkan Perjanjian Pembelian di Muka telah mengikuti "proses yang transparan."

Uni Eropa menandatangani Perjanjian Pembelian di Muka dengan enam produsen vaksin yaitu Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, CureVac, Johnson & Johnson, dan Sanofi / GlaxoSmithKline dengan total 2,6 miliar dosis vaksin.

Pernyataan itu juga menggarisbawahi bahwa distribusi basis pro-rata tergantung pada keputusan anggota Uni Eropa.(Anadolu Agency)