Katakini.com - Pemerintah mengungkapkan masih ada sedikitnya 150 ribu titik dari 500 ribu pusat layanan publik di Indonesia yang belum memiliki akses internet, sehingga pelayanan yang diberikan pada masyarakat tidak maksimal.

“Kantor desa, sekolah, puskesmas, pusat layanan kamtibmas, kepolisian dan seterusnya yang berada di garis terdepan, sebanyak 150 ribu titik belum terlayani akses internet,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate melalui siaran pers, Rabu.

Pemerintah menurut dia sedang merancang pembangunan infrastruktur digital untuk memenuhi pelayanan publik yang lebih baik.

Menurut dia pemerintah menerapkan strategi pembangunan infrastruktur digital dari hilir ke hulu untuk mengukur dan melihat wilayah mana saja yang cakupan sinyalnya belum tersedia.

“Kami merancang dan kami harapkan melalui Satelit Satria 1 dengan kapasitas 150 Gbps, salah satu dari lima satelit terbesar di dunia saat ini untuk melayani kebutuhan itu,” ujar Menteri Johnny.

Melalui pola ini, pemerintah yakin pembangunan infrastruktur dapat memenuhi kebutuhan digitalisasi masyarakat yang semakin besar akibat dampak pandemi Covid-19.

“Tidak itu saja, kami juga memanfaatkan sembilan satelit yang terletak pada orbit, lima satelit nasional kita dan empat satelit asing yang saat ini digunakan untuk mendukung kebutuhan internet atau telekomunikasi nasional kita,” kata Johnny.

Menurut dia, satelit multifungsi atau satelit Satelit Satria 1 baru bisa ditempatkan pada orbit untuk operasi komersial pada kuartal ketiga 2023 mendatang.(Anadolu Agency)