"Pemerintah tidak akan pernah melakukan
vaksinasi ke berbagai daerah kepada semua orang, tanpa ada fatwa dari
MUI mengenai kehalalan dari
vaksin itu," kata Juru Bicara Wakil Presiden (Wapres) Masduki Baidlowi di Jakarta, Selasa (5/1/2021).
Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi
MUI tersebut menjelaskan saat ini tim dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM)
MUI sedang bekerja untuk menerbitkan fatwa halal
vaksin buatan Sinovac, China itu.
"Kalau BPOM itu
kan mengerjakan bagaimana efektivitas
vaksin, kemujarabannya, kalau itu sudah oke, baru kemudian secara paralel juga teman-teman dari
MUI akan menentukan apakah
vaksin itu halal atau tidak," jelasnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga telah melaporkan kepada Wapres Ma’ruf Amin terkait perkembangan persiapan
vaksinasi COVID-19 secara serentak.
Menkes juga menyampaikan kepada Wapres bahwa
vaksinasi COVID-19 akan dilakukan setelah fatwa
MUI dan izin penggunaan darurat (
emergency use authorization) dari BPOM terbit.
Pendistribusian
vaksin ke sejumlah daerah saat ini, kata Masduki, merupakan salah satu langkah persiapan agar
vaksinasi berjalan serentak ketika izin dari BPOM dan
MUI terbit.
"Menkes, ketika menghadap Wapres, itu menjelaskan supaya nanti serentak dilakukan
vaksinasi di berbagai daerah. Tapi itu sama sekali tidak akan mengabaikan fatwa dari
MUI," ujarnya seperti diberitakan antaranews.
Vaksin COVID-19 buatan Sinovac telah tiba di Indonesia sebanyak 3 juta dosis, yang dikirimkan dalam dua tahap yakni 1,2 juta dosis pada 6 Desember 2020 dan 1,8 juta dosis pada 31 Desember 2020.
Hingga saat ini,
vaksin Sinovac tersebut telah tiba di Banten (14.560 dosis), Jawa Tengah (62.560 dosis), Jambi (20.000 dosis), Sumatera Barat (36.920 dosis), Sumatera Selatan (30.000 dosis), Bengkulu (20.280 dosis), Kalimantan Utara (10.680 dosis), Sulawesi Barat (5.960 dosis) dan Papua (14.680 dosis).
Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan di
vaksin pada Rabu, 13 Januari 2021, bersama dengan sejumlah pejabat
pemerintah lainnya, kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.