Katakini.com- Presiden Indonesia, Joko Widodo menyatakan bahwa, indek inklusi keuangan Indonesia saat ini masih tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan negara-negara dikawasan Asean.

Saat ini indek inklusi keuangan berada diangka 76%, masih tertinggal sekira 9% dibanding negara serumpun Malaysia yang sebesar 85%. Sementara Singapura sudah mencapai 98% dan Thailand diangka 82%.

"Kita masih punya pekerjaan rumah yang besar dalam pengembangan teknologi difinansial. Indek inklusi keuangan kita masih tertinggal dibandingkan beberapa negara di Asean. Di tahun 2019 indek inklusi keuangan kita 76%, lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain di Asian misalnya Singapura 98%,  Malaysia 85%, Thailand 82%. Sekali lagi kita masih berada diangka 76%," kata Presiden Jokowi saat membuka acara Fintech Summit 2020 secara virtual di Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Presiden Jokowi mengatakan, selain masih rendahnya indek inklusi keuangan, tingkat literasi keuangan digital masyarakat Indonesia juga terbilang masih sangat rendah yaitu sekitar 35,5%.

Menurutnya, masyarakat masih banyak yang menggunakan layanan keuangan informal dan hanya 31,26% saja masyarakat yang pernah menggunakan layanan digital.

"Oleh karena itu saya harapkan para inovator fintech tidak hanya sebagai penyalur pinjaman dan pembayaran online saja. Tetapi juga sebagai penggerak utama literasi keuangan digital bagi masyarakat," katanya.

Menurut Presiden, dengan adanya perluasan layanan tersebut, maka akan memudahkan masyarakat dalam perencanaan keuangan.

Selain itu diharapkan juga bisa menyasar sektor UMKM, dan ecommerce.

"Oleh karena itu pelaku industri fintech perlu memperkuat tata kelola yang lebih baik dan akuntabel, serta memitigasi berbagai risiko yang muncul. Dengam cara ini saya berharap industri fincteh dapat memberikan layanan yang aman bagi masyarakat, serta memberikan kontribusi besar bagi pengembangan UMKM dan perekonomian nasional," katanya.

Namun begitu Presiden mengingatkan bahwa perkembangan teknologi disektor keuangan juga menimbulkan beberapa potensi risiko,
antara lain risiko kejahatan cyber, miss informasi dan transaksi eror serta penyalahgunaan data pribadi. Apalagi regulasi keuangan non perbankan tidak seketat regulasi perbankan.