Katakini.com- Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon meminta agar Azerbaijan dan Armenia berhenti perang perebutan wilayah Nagorno-Karabakh.

Politikus Partai Gerindra yang juga Mantan Wakil Ketua DPR RI itu menyerukan agar kedua bekas bagian negara Uni Soviet di Kaukasus itu menahan diri dan menghormati gencatan senjata.

“Saya sangat prihatin atas masih bergolaknya aksi saling serang Azerbaijan versus Armenia di Nagorno-Karabakh di Azerbaijan. Saya mendesak kedua pihak segera mematuhi gencatan senjata, terlebih setidaknya sudah sekitar 750 orang tewas sejak 27 September lalu," kata Fadli dalam rilis pers yang diterima katakini.com, Selasa (20/10/2020).

Mantan Ketua GOPAC (Global Organization Of Parliamentarians Against Corruption) itu juga menyoal tidak efektifnya kesepakatan gencatan senjata yang disepakati pada 10 dan 18 Oktober lalu. Peperangan nyatanya hanya menimbulkan korban jiwa sipil lebih besar sehingga diperlukan pembicaraan damai.

"Bahkan beberapa jam setelah disepakati, Armenia menyerang Kota Ganja Azerbaijan dan menewaskan 13 warga sipil dan melukai 50 orang lainnya. Ini sungguh sangat disesalkan," ujarnya.

Pelanggaran atas kesepakatan gencatan senjata itu, sambung Fadli, mengancam masa depan penyelesaian konflik kedua negara yang semakin suram, terlebih lagi saat ini dunia tengah dihantam krisis lantaran pandemi Covid-19. Sehingga perang semakin mempersulit kondisi hidup warga di kedua negara.

"Azerbaijan dan Armenia harus menahan diri dan berkomitmen penuh terhadap kesepakatan gencatan senjata. Jika tidak, masa depan kedua negara itu ke depan kian suram. Mereka harus kembali berdialog dengan jujur berdasarkan hukum internasional dan Resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB,” tukasnya.  
 
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu juga meminta komunitas-komunitas internasional menekan kedua negara berkonflik itu untuk mematuhi kesepakatan gencatan bersenjata. Terlebih saat PBB cenderung diam saja, kekuatan regional seperti Rusia dan Turki harus menjadi pendingin suasana, bukan malah sebaliknya.

"Komunitas internasional terutama PBB harus berperan lebih besar lagi dalam upaya memaksakan gencatan senjata sebagai solusi darurat demi menghentikan korban jiwa. Gencatan senjata adalah kunci untuk meredakan ketegangan. Sangat disayangkan PBB tidak dapat berbuat banyak," kritiknya.

Ketua Umum Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI) itu menekankan urgensi implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 822, 853, 874 dan 884 tahun 1993 serta Resolusi Sidang Umum PBB Nomor A/RES/62/243. Secara hukum, Nagorno-Karabakh adalah wilayah Azerbaijan, maka sebaiknya Armenia menarik mundur militernya dari area yang disengketakan.

“Resolusi-resolusi DK PBB terkait secara tegas mendesak penarikan secepatnya dan tanpa syarat militer Armenia dari wilayah-wilayah Azerbaijan termasuk Nagorno-Karabakh,” pungkasnya.