Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Donald Trump, Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, dan Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed melambai dari Balkon Truman di Gedung Putih melambaikan tangan usai menandatangani Kesepakatan Abraham. (AFP)
Beirut, katakini.com - Kelompok oposisi terbesar Bahrain menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) campur tangan dalam dorongan kerajaan yang tak terkendali untuk memperdalam hubungannya dengan rezim Israel.
Masyarakat Islam Nasional Al-Wefaq merilis pernyataan pada Minggu (19/10), karena kedua belah pihak diharapkan menandatangani komunike bersama dalam membangun hubungan damai dan diplomatik selama kunjungan delegasi Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Manama.
Langkah tersebut menandai langkah maju yang besar dalam meresmikan hubungan Manama dan Tel Aviv setelah acara 15 September di Gedung Putih di mana Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) menandatangani kesepakatan "normalisasi" dengan rezim pendudukan.
Semua faksi Palestina selain tokoh dan badan Muslim independen yang tak terhitung jumlahnya dengan suara bulat mengecam détente sebagai tikaman di belakang bangsa Palestina dan upaya yang difasilitasi AS mengkhianati perjuangan Palestina mengakhiri pendudukan dan agresi Israel.
Penentang pemulihan hubungan mengatakan langkah yang telah diambil oleh segelintir pihak berwenang di Manama dan Abu Dhabi tidak pernah memenuhi syarat untuk mewakili pendapat jutaan komunitas Arab dan Muslim yang kuat di dunia.
"Lebih dari 95% menentang kesepakatan dan normalisasi dengan Zionis dan tidak adanya otoritas yang mewakili rakyat dalam upaya untuk memperkuat détente," kata al-Wefaq, berbicara kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.
Seruan kepada PBB dan komunitas internasional untuk mengizinkan warga Bahrain menyampaikan pendapatnya
"Kami meminta sekretaris jenderal dan komunitas internasional untuk meminta rezim Bahrain mengizinkan warga Bahrain memberikan keputusan akhir mereka tentang kesepakatan antara rezim Bahrain dan pendudukan Zionis," tambahnya.
"Rakyat Bahrain perlu mengungkapkan pendapat mereka tentang perjanjian ilegal ini," bunyi pernyataan itu, menyebut kesepakatan itu tidak konstitusional dan bertentangan dengan"nilai-nilai patriotik dan nasional.
Gerakan tersebut mengatakan alasan lain dari ilegalitas perjanjian itu adalah bahwa Manama terus melakukannya sambil menahan semua contoh oposisi di dalam negeri.
Sejak 2011, Bahrain telah menyaksikan demonstrasi damai hampir setiap hari melawan praktik rutin Manama yang sangat diskriminatif terhadap mayoritas Muslim Syiah. Negara bagian menindak keras protes tersebut, menewaskan banyak orang dan memenjarakan ratusan lainnya.
