Katakini.com - Presiden Indonesia, Joko Widodo meminta peran serta BUMN, BUMD dan juga swasta untuk mengawal korporasi petani dan nelayan. Tidak hanya berperan sebagai off taker (penjamin pembelian hasil panen), tapi juga melakukan pendampingan.

"Peran BUMN, swasta besar dan BUMD bukan hanya semata-mata sebagai off taker, tapi juga bisa mendampingi mereka. Model bisnis seperti ini yang betul-betul berjalan dan ini yang belum terbangun," kata Presiden Joko Widodo mengawali Rapat Terbatas Korporasi Petani dan Nelayan di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Presiden Jokowi mengatakan bahwa, rencana untuk membentuk korporasi petani dan nelayan sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Namun, sampai saat ini belum satupun yang terbentuk. Padahal dengan ekosistem bisnis yang terkoneksi, banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan.

"Saya sudah perintahkan beberapa tahun yang lalu, tapi saya ga tahu model bisnis seperti itu belum bisa kita buat satupun," katanya.

Menurut Jokowi, dengan terbangunnya korporasi petani dan nelayan yang terpadu maka akan terbangun sebuah ekosistem bisnis yang kuat, karena selain didukung oleh perbankan, juga terkoneksi dengan inovasi teknologi, selain juga manajemennya.

"Karena itu saya minta kementerian dan lembaga, memperkuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan korporasi nelayan. Melalui penyiapan regulasi yang mendukung kearah itu," katanya.