Katakini.com - Partai Peratuan Pembangunan (PPP) meminta masyarakat agar tetap waspadai terhadap potensi munculnya kader baru komunis meski PKI sudah dibubarkan sejak lama.

``Kewaspadaan akan kembali munculnya PKI dan paham komunis di Indonesia masih perlu dilakukan selama TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 masih belum dicabut. TNI yang berfungsi sebagai lembaga pertahanan tetap harus memantau kemungkinan munculnya paham komunis, sebab masalah ideologi bukan hanya masalah keamanan, namun juga pertahanan yang menjadi kewenangan TNI,`` kata Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP yang juga Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Syaifullah Tamliha di Jakarta, Rabu (30/9/2020).

Untuk mempertahankan kesadaran tentang bahaya PKI, papar Ketua Fraksi PPP DPRD Provinsi Kalimantan Selatan itu, pemutaran film Penghianatan G30S/PKI masih perlu dilakukan. Sebab generasi muda zaman sekarang tidak memiliki pengalaman langsung atas peristiwa kekejaman yang dilakukan partai kelompok komunis, sehingga film itu dapat memberi gambaran tentang peristiwa masa lalu.

``Penayangan film dokumenter G30S/PKI tetap diperlukan untuk mengetahui fakta sejarah tentang pemberontakan dan kekejaman PKI. Ini merupakan film dokumenter yang dibuat berdasarkan saksi peristiwa seperti kesaksian putri dari Jenderal Ahmad Yani dan lainnya serta fakta di persidangan yang dipimpin oleh Ali Said. Tidak perlu membuat film dengan versi lain yang berpotensi adanya pengurangan atas sejarah yang sudah terjadi,`` ujarnya.

Direktur Yayasan Pusat Inkubasi Bisnis Pemuda/Santri Indonesia itu menerangkan, dalam sejarah perjalanan bangsa, PKI sudah terbukti melakukan pemberontakan, misalnya tahun 1948 di Madiun. Jadi, rekam jejak buruk demikian harus diingat oleh semua warga bangsa. Bahkan kalau perlu, tegas Syaifullah, perlu dibangun museum untuk mengabadikan kekejaman kelompok komunis itu.

``Pemberontakan PKI harus diterima sebagai fakta sejarah. Pemberontakan ini tidak boleh terulang kembali, maka masyarakat perlu mengetahui tentang kekejaman yang pernah terjadi. Bahkan jika perlu dibangun museum kekejaman PKI dengan menggunakan bekas kantor CC PKI yang terletak di Jalan Kramat Raya Jakarta berseberangan dengan kantor PBNU,`` pungkasnya.