Katakini.com - Presiden Indonesia Joko Widodo menyatakan program perlidungan sosial untuk meringankan beban ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 berjalan baik. Untuk pelaksanaan program perlidungan sosial, pemerintah menggelontorkan anggaran senilai Rp203,9 triliun.

Beberapa program perlindungan sosial diantaranya adalah bansos, subsidi gaji, listrik gratis, bantuan modal prestasi dan lain-lain. 

"Alhamdulillah, pelaksanaan program perlindungan sosial telah berjalan dengan baik realisasinya sampai dengan tanggal 23 September 2020," kata kata Presiden Jokowi secara virtual pada acara  Muktamar IV PP Parmusi di Istana Bogor, Sabtu (26/9/2020).

Dari beberapa program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah, tercatat program bantuan sembako dengan penyerapan tertinggi yaitu Rp30 triliun 978 miliar, dan sudah tersalurkan kepada 19,41 juta penerima manfaat. Selain itu Program Keluarga Harapan (PKH) tersalurkan Rp29 triliun 138 miliar, telah diterima oleh 10 juta penerima manfaat.

"Pada program sembako di Jabodetabek telah tersalurkan Rp4 triliun 407 miliar dan sudah diterimakan kepada 1,9 juta peneriman manfaat. Sementara, pada program bansos tunai non Jabodetabek telah tersalurkan Rp24 triliun 787 miliar, sudah diterimakan kepada 9,18 juta penerima manfaat," katanya.

Selain itu, kata Jokowi pada program kartu pra kerja untuk yang terkena PHK juga telah tersalurkan Rp16 triliun 617 miliar, dan sudah diterimakan kepada 4,86 juta penerima manfaat. Untuk prohram blt dana desa telah tersalurkan Rp11 triliun 730 miliar dan sudah diterima oleh 7,55 juta penerima manfaat.

Sedangkan untuk UMKM, pada program banpres produktif dan banpres modal kerja telah tersalurkan Rp14 triliun 183 miliar, dan sudah diterimakan kepada 5,9 juta penerima manfaat, yaitu usaha mikro dan usaha kecil.

Kemudiam pada program subsidi gaji telah tersalurkan Rp10 triliun 800 miliar, juga sudah diterimakan kepada 9 juta penerima manfaat.
Pada program diskon listrik kata Jokowi juga  telah tersalurkan Rp3 triliun 455 miliar dan sudah diterimakan kepada 31,4 juta penerima manfaat.

"Realisasi program-program pemulihan ekonomi nasional, untuk klaster perlindungan sosial ini bisa mengurangi beban masyarakat, dan memicu peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat," katanya.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa, penanganan kesehatan adalah permasalahan yang diutamakan dibandingkan urusan ekonomi. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada semua pihak untuk menjalankan protokol kesehatan agar penularan bisa ditekan dan kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan normal. Sehingga ekonomi juga akan mengikuti dengan sendirinya.

"Sekali lagi saya ulangi bahwa, penanganan masalah kesehatan adalah yang paling utama, dan lebih utama lagi adalah pencegahan penularan," katanya.