Katakini.com- Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap sejak awal rezim Jokowi berkuasa, tidak pernah terbukti jika pemerintah berpihak pada sektor pemberantasan korupsi.

"ICW cukup tercengang dan kaget mendengar pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di DPR yang mengatakan bahwa `Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi`. Sebab, sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak pernah terbukti berpihak pada sektor pemberantasan korupsi," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Kurnia mengatakan salah satu pihak yang menciptakan situasi suram pada pemberantasan korupsi tak lain adalah pemerintah.

Hal ini, terlihat mulai dari memilih pimpinan KPK yang bermasalah, memberikan grasi kepada koruptor, ketidakjelasan penuntasan kasus air keras Novel Baswedan, hingga revisi UU KPK.

"Narasi janji yang sempat diucapkan oleh Presiden terkait dengan PerPPU KPK pun faktanya hanya omong kosong belaka," ucapnya.

Sebelumnya, dalam pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR RI, menegaskan pemerintah tidak pernah main-main dalam pemberantasan korupsi.

Jokowi menegaskan pemerintah dalam pemberantasan korupsi melakukan upaya pencegahan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien.

"Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," ujar Jokowi dalam pidatonya.