Katakini.com - Sebanyak 57 daerah menyatakan mampu membiayai Pilkada 2020 melalui APBD. Sementara itu, sebanyak 129 daerah dari 270 daerah yang akan melaksanakan pikada telah melaporkan kondisi keuangannya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, sebanyak 141 daerah lainnya belum melaporkan kondisi keuangan mereka.

"Dari 129 daerah yang sudah melaporkan ini masalah keuangannya, 57 daerah menyatakan bahwa mereka mampu untuk membiayai dari APBD-nya," kata dia, Senin (8/6/2020).

Lebih lanjut, daerah tersebut juga menyatakan mampu untuk membiayai tambahan kebutuhan dari KPU maupun Bawaslu daerah untuk kebutuhan pilkada.

"Kemudian 72 daerah ruang fiskalnya memang sulit untuk meminta bantuan dari APBD. Ini masih belum termasuk 141 daerah lain yang belum melaporkan," katanya.

Kemendagri melakukan pengecekan ruang fiskal setiap daerah guna memenuhi kebutuhan pencairan dana hibah untuk pilkada seperti yang sudah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Pengecekan tersebut juga untuk memastikan kesanggupan daerah dalam menyediakan anggaran tambahan yang dibutuhkan terkait protokol kesehatan karena pandemi COVID-19.