katakini.com

Dasco Sebut DPR-Pemerintah Sepakat UU Pilkada Tak Direvisi Tahun Ini

Waka Komisi II DPR Sebut Pihaknya Terbuka Bahas Opsi Perubahan Sistem Pilkada

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menilai opsi-opsi untuk perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan hal yang mutlak harus ditolak

Menko Yusril Sebut Pilkada Melalui DPRD Bisa Tekan Politik Uang

Kemungkinan terjadinya money politics sangat kecil dibanding misalnya dibanding pilkada langsung dengan pemilih masyarakat satu kabupaten. Mengawasi orang se-kabupaten itu tidak mudah dan kemungkinan terjadinya money politics jauh lebih besar

Soal Pilkada Lewat DPRD, Puan: Kita Akan Selalu Membuka Komunikasi

Kita lihat lagi nanti bagaimana komunikasinya itu berjalan, karena kan pilkadanya aja masih lama, yang akan berjalan duluan itu kan pileg dan pilpres, pileg dan pilpresnya aja belum, gitu

Legislaor Demokrat Tolak Wacana Pilkada oleh DPRD: Itu Bukan Solusi

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menilai, Pilkada tidak langsung justru berpotensi mempertahankan masalah klasik seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, hingga lemahnya netralitas aparatur negara

Komisi II: Pilkada Melalui DPRD Miliki Landasan Konstitusional yang Kuat

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki landasan konstitusional yang kuat 

Pilkada oleh DPRD Dinilai Niat Jahat Elite Politik Rampas Hak Rakyat

Gagasan yang dilontarkan tersebut, tentu sudah disepakati oleh pimpinan partai politik. Terutama yang saat ini tergabung dalam koalisi pemerintahan.

Ketua Komisi II DPR: Pilkada Melalui DPRD Miliki Landasan Konstitusional Kuat

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki landasan konstitusional yang kuat

Legislator Sebut Usulan Pilkada Lewat DPRD Bagian Mekanisme Legislative Review

DPR dan Pemerintah memiliki ruang untuk me-review terhadap produk legislasi yang telah dibuat, setelah melakukan review, evaluasi, dan kajian yang mendalam.

Prof. Didik: Metode Campuran, Jalan Tengah Pemilihan Kepala Daerah

Skema Pilkada Jalan Tangah merupakan inovasi dengan melaksanakan Metode Campuran

KPK Dalami Dugaan Ridwan Kamil Pakai Uang Korupsi BJB untuk Pilkada

KPK mendalami dugaan eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menggunakan dana non-budgeter dari pengadaan iklan Bank BJB untuk keperluan di Pilkada Jakarta.

Legislator PKB Dorong Pilkada Lewat DPRD, Alasannya Banyak Kepala Daerah Korupsi

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya mendukung usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD. Alasannya, biaya pesta demokrasi secara langsung di daerah yang mahal menyebabkan banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi.

Politik Uang Masih Marak di PSU Pilkada, DPR Minta Penyelenggara Tindak Tegas

Komisi II: Putusan MK Jadi Bahan Revisi UU Pilkada

DPR Minta PSU Jelang Lebaran Ditinjau Kembali

Rinciannya,  15 PSU dilaksanakan di seluruh daerah, dan 9  PSU dilaksanakan di sejumlah TPS

Komisi II: 26 Daerah Kekurangan Anggaran Pilkada Ulang

Komisi II DPR RI juga menyoroti pentingnya profesionalisme penyelenggara pemilu, terutama KPU dan Bawaslu, dalam menjalankan tugas mereka.

APBN Bisa Bantu Biayai Pencoblosan Ulang Pilkada di 24 Kabupaten

Pembiayaan pelaksanaan pilkada tertuang dalam Undang-Undang (UU) 10 Tahun 2016

MK Diskualifikasi Ade Sugianto, Ini Sebabnya

Berdasarkan perhitungan, Ade telah menjabat sebagai bupati sejak 5 September 2018 sehingga sudah memasuki dua periode kepemimpinan

Hari Ini, MK Gekar Sidang Putusan Dismissal 158 Sengketa Pilkada

Hari Ini, MK Gekar Sidang Putusan Dismissal 158 Sengketa Pilkada

Pilkada Jawa Tengah, MK Kabulkan Pencabutan Gugatan Andika-Hendi

Pilkada Jawa Tengah, MK Kabulkan Pencabutan Gugatan Andika-Hendi