Katakini.com - Sejalan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah di Indonesia, kalangan pengusaha khawatir kebijakan tersebut memicu stagnansi ekonomi. Sebab, situasi itu berpotensi menimbulkan kerawanan sosial.

Terkait hal itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menginginkan PSBB betul-betul terhaga agar tidak menambah jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengharapkan pemerintah tetap mengedepankan dua kepentingan secara paralel. Yaitu kepentingan pemutusan penyebaran COVID-19 dan kepentingan mempertahankan ekonomi agar mengurangi terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Ia mengemukakan bahwa penerapan PSBB penting untuk ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan demi keselamatan masyarakat dalam skala luas. Namun penerapan PSBB ini juga berpotensi mengakibatkan munculnya kerawanan sosial dari terhentinya aktifitas ekonomi riil.

"Berbagai jenis pusat perbelanjaan, pabrik atau perusahaan skala besar menengah dan kecil terhenti dan tidak mampu lagi memberikan gaji atau tunjangan kepada pekerjanya. Akibatnya pada jangka menengah nanti akan berpotensi memunculkan masalah baru yaitu stagnansi ekonomi, efek domino yang terjadi adalah munculnya penggangguran baru dan tidak terserapnya angkatan kerja dari fresh graduate," papar Hariyadi dalam keterangannya Jumat (24/4/2020).

Terkait dengan upaya menjaga kelangsungan ekonomi, Apindo melihat bahwa SE Kementerian Perindustrian nomor 4 tahun 2020 dan nomor 7 tahun 2020 sebagai salah satu opsi yang baik agar dunia usaha tidak serta merta terhenti.

Dalam operasionalisasi kebijakan Menteri Perindustrian tersebut, Apindo memberikan apresiasi dan mendukung anggota yang dalam menjalankan operasionalisasi usahanya tetap wajib mengedepankan protocol kesehatan sesuai ketentuan dan peraturan.