Jakarta, Katakini.com - Rencana tes massal atau rapid test virus corona (covid-19) bagi anggota DPR dan keluarganya terus menuai polemik. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, rapid test harus dilakukan untuk orang-orang yang tepat.

Tentang orang-orang yang tepat tersebut, Jokowi menyebut dokter, tenaga medis dan keluarganya. Selain itu, orang-orang yang tepat mengikuti rapid test adalah orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

"Tadi pagi saya telah perintahkan kepada Menkes untuk rapid test, yang diprioritaskan adalah dokter dan tenaga medis serta keluarganya terlebih dahulu," kata Jokowi, Selasa (24/3/2020), menjawab pertanyaan soal rencana rapid test untuk seluruh anggota DPR RI dan keluarganya.

Selain itu Jokowi menyatakan rapid test juga diprioritaskan untuk orang-orang yang masuk kategori orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

Rencana rapid test untuk seluruh anggota DPR RI dan keluarganya diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar pada Senin (23/3) lalu. Anggota DPR periode 2019-2024 berjumlah 575 orang.

Indra mengatakan rapid test rencananya akan dilakukan pada Kamis (26/3) atau Jumat (27/3), di kompleks rumah dinas DPR RI di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan.

"Karena kan jumlah anggota dewan 575, kalau kali empat saja rata-rata sekitar di atas dua ribu keseluruhan, dengan pembantu dan driver barang kali," kata Indra kepada wartawan.

Rencana DPR ini menuai kritik dari masyarakat dan pengamat politik. Sejumlah pengamat politik menilai standar moral DPR sangat rendah bila tetap memaksakan rencana ini. Sebab, masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan rapid test ketimbang anggota dewan.