Jakarta, Katakini.com  - DPR mengingatkan pemerintah untuk tidak memalingkan muka dari kasus demam berdarah dengue (DBD) saat sibuk mengurus dampak virus corona (Covid-19) . Sebab, angka kematian pasien dalam kasus DBD termasuk tinggi.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah juga fokus menangani kasus DBD. Menurut Saleh,kasus DBD di Indonesia patut menjadi perhatian. Terlebih lagi 33 orang di Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggal dunia karena penyakit itu. Secara nasional, sejak Januari lalu sudah 100 orang meninggal karena DBD.

"Kalau dihitung jumlah orang yang sakit ditimbulkan oleh DBD ini kan lebih besar (dari corona). Karena itu, pemerintah tidak boleh memalingkan wajahnya dari persoalan itu. Jadi pemerintah harus bersungguh-sungguh mengatasi itu," ujar Saleh saat dihubungi wartawan, Selasa (10/03/2020).

Saleh menilai kasus DBD, khususnya di NTT, sudah masuk kategori kejadian luar biasa (KLB). Sehingga pemerintah harus menempuh cara-cara yang luar biasa pula menanganinya.

Politikus PAN itu menyarankan pemerintah harus membentuk gugus tugas khusus DBD. Gugus tugas ini, kata dia, terdiri dari beberapa lembaga tingkat pusat seperti BNPB, Kemenkes, dan Kemensos. Gugus itu juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah.

"Tentu koordinasi pemerintah pusat-daerah harus segera dilakukan termasuk kementerian dan lembaga terkait," tuturnya.

Saleh berujar tugas pemerintah saat ini melakukan pencegahan agar kasus DBD tak bertambah. Dia menekankan pada edukasi masyarakat terkait lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

"Kalau perlu galakkan gotong-royong membersihkan lingkungan itu harus karena masyarakat harus terlibat membersihkan lingkungan," ujar dia.

Demam berdarah dengue (DBD) menjadi sorotan setelah ada lonjakan kasus pada bulan ini. Kementerian Kesehatan mencatat sudah ada 14.716 kasus dengan 94 korban jiwa sejak 1 Januari hingga 5 Maret 2020. Angka itu melonjak saat ini menjadi 16.099 orang terjangkit dan 100 orang meninggal dunia.

Kematian paling banyak terjadi di Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, dan Jawa Timur sehingga menjadi zona merah. Kemudian Lampung, Jawa tengah, Bengkulu dan Sulawesi Tenggara. Diikuti Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah ditetapkan menjadi zona kuning.