Tel Aviv, Katakini.com - Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan, Israel sudah menyusun peta wilayah-wilayah Tepi Barat yang ingin dianeksasi di bawah kesepakatan abad ini.

"Kami sudah berada di puncak proses pemetaan area yang, menurut rencana Trump, akan menjadi bagian dari Israel. Tidak akan terlalu lama," kata Netanyahu pada Sabtu (8/2).

Netanyahu juga menekankan bahwa wilayah yang Israel rencanakan untuk dianeksasi akan mencakup semua permukiman Tepi Barat dan Lembah Yordan.

Ia berjanji akan cepat membawa pencaplokan daerah-daerah tersebut ke pemungutan suara kabinet setelah Amerika Serikat (AS) menerbitkan skema tersebut.

Namun, menantu Donald Trump, Jared Kushner mengatakan Washington berharap Tel Aviv akan menunggu sampai setelah pemilihan umum 2 Maret sebelum membuat langkah-langkah menuju aneksasi.

Mungkin akan memakan waktu beberapa bulan untuk menyelesaikan pekerjaan pada peta rinci Tepi Barat sebelum Israel dapat menganeksasi pemukiman dan Lembah Jordan, kata Kushner.

Di tempat lain, Netanyahu menekankan pemerintahan Trump akan mendukung rencana pencaplokannya. "Jangan salah, orang AS akan setuju dengan ini, Presiden Trump akan setuju dengan ini," katanya.

Netanyahu lebih lanjut mengklaim bahwa hanya dia yang bisa mendapatkan pengakuan AS atas kedaulatan Israel atas permukiman Tepi Barat dan Lembah Yordan.

"Saya tidak percaya (ketua partai Biru dan Putih) Benny Gantz," katanya, merujuk pada lawan politik utamanya.

Netanyahu juga memuji sejumlah tindakan AS yang pro terhadap Israel, termasuk pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel, relokasi kedutaan AS dari Tel Aviv ke kota yang diduduki, pengakuan kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan Suriah dan legalisasi permukiman Israel.

Menanggapi komentar Netanyahu, Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, menegaskan bahwa peta negaranya adalah peta yang didasarkan pada perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur al-Quds sebagai ibukotanya.

Ia mengatakan, kepemimpinan Palestina akan mengabaikan perubahan apa pun pada peta negara Palestina yang diakui secara internasional.

"Peta Negara Palestina adalah peta yang diakui oleh dunia sesuai dengan resolusi PBB, dan itu adalah satu-satunya yang dapat mencapai keamanan, perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia," tandas Abu Rudeineh.

"Peta lain berarti kelanjutan pendudukan Israel dan tidak dapat diterima," sambungnya.

Trump merilis kesepakatan kontroversialnya di Gedung Putih bersama Netanyahu di Washington pada 28 Januari.Kesepakatan abad ini yang ditolak semua kelompok Palestina sebagian besar memenuhi tuntutan Israel dalam konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun itu seraya menciptakan negara Palestina dengan kendali terbatas atas keamanan dan perbatasannya sendiri.

Kesepakatan ini juga mengabadikan Yerusalem al-Quds sebagai ibu kota Israel yang tidak terbagi dan memungkinkan Israel mencaplok permukiman dan Lembah Jordan, sebidang tanah subur yang menyumbang sekitar seperempat dari Tepi Barat.Proposal lebih lanjut menyangkal hak pengembalian pengungsi Palestina ke tanah air mereka, di antara istilah kontroversial lainnya.