Riyadh, Katakini.com - Amnesty International mengatakan, Arab Saudi menggunakan Pengadilan Kriminal Khusus (SCC) di Riyadh sebagai senjata untuk secara sistematis membungkam perbedaan pendapat.

Amnesty yang menghabiskan lima tahun untuk menyelidiki 95 kasus yang disidangkan di SCC di Riyadh, menyimpulkan dalam laporan yang diterbitkan pada Kamis (6/2).

Amnesty mengatakan, pembela hak asasi manusia, penulis, ekonom, wartawan, ulama agama, reformis dan aktivis politik, termasuk minoritas Muslim Syiah, menjadi korban persidangan yang sangat tidak adil di hadapan SCC.

Mereka, lanjut laporan Amnesty, menerima hukuman berat, termasuk hukuman mati, di bawah undang-undang kontra-teror dan anti cybercrime yang tidak jelas.

"Pemerintah Arab Saudi mengeksploitasi SCC untuk menciptakan aura palsu legalitas seputar penyalahgunaan undang-undang anti-teror untuk membungkam kritiknya," kata Direktur Regional Timur Tengah dan Afrika Utara Amnesty International,Heba Morayef.

"Setiap tahap proses peradilan SCC diwarnai dengan pelanggaran hak asasi manusia, dari penolakan akses ke pengacara, hingga penahanan tanpa komunikasi, hingga hukuman yang hanya didasarkan pada apa yang disebut pengakuan yang diambil melalui penyiksaan," katanya.

Laporan berjudul "Membungkam suara-suara kritis: Persidangan yang dipolitisasi sebelum Pengadilan Pidana Khusus Arab Saudi" muncul meskipun upaya kerajaan baru-baru ini untuk menumbuhkan citra reformis.

"Arab Saudi memperlihatkan bagaimana pemerintah menggunakan pengadilan seperti SCC dalam penindasan yang kejam terhadap mereka yang cukup berani menyuarakan oposisi, membela hak asasi manusia atau menyerukan reformasi yang berarti," kata Morayef.

Salah satu temuan yang paling mengganggu menunjukkan, SCC sangat bergantung pada pengakuan. Setidaknya 20 pria bermazhab Syiah dijatuhi hukuman mati berdasarkan pengakuan, 17 di antaranya dieksekusi.

Amnesty menyerukan kepada otoritas Arab Saudi segera dan tanpa syarat membebaskan semua tahanan yang tidak bersalah, memastikan vonis dan hukuman mereka dibatalkan, dan mendeklarasikan moratorium resmi atas semua eksekusi dengan tujuan menghapuskan hukuman mati.

Arab Saudi belakangan ini meningkatkan penangkapan yang bermotif politik, penuntutan, dan penghukuman terhadap penulis pembangkang damai dan aktivis hak asasi manusia.