Bogor  - Pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, keterbukaan informasi dan tanggapnya masyarakat dalam menyerap sebuah fenomena, adalah lompatan ke depan sekaligus tantangan bagi profesi Humas dalam menggiring opini publik yang handal di masyarakat. Kredibiltas dan kompetensi profesi Humas merupakan salah satu kunci dalam membangun persepsi publik yang akan tercipta.

Hal ini menjadi dorongan kuat bagi Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi London School of Public Relations Jakarta (LSP LSPR), menggelar workshop dan uji kompetensi untuk profesi Humas. Kegiatan ini dilaksanakan pada 16-20 September 2019 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Megamendung – Bogor.

Workshop dan uji kompetensi humas ini diikuti oleh puluhan peserta dari lingkungan kerja Mahkamah Agung. Secara resmi dibuka (16/9) dengan mengundang berbagai pejabat terkait, diantaranya Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Dr. Zarof Ricar, SH., S.Sos., M.Hum, Kepala Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Edward T.H. Simarmata, SH., LLM., MTL, Head of Post Graduate Program LSPR Dr. Rino F. Boer, SH, Wakil Direktur LSP LSPR Deddy Irwandi S.Sos., M.Si, serta para pejabat struktural dan widyaiswara di lingkungan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

Dalam kegiatan ini juga diselenggarakan diskusi panel interaktif yang terfokus pada Media Management dan Strategi Pembentukan Opini Publik di Media. Topik pertama dibawakan oleh dua orang pembicara, yaitu Komjen Polisi dan Mantan Kepada Divisi Humas Polri Drs. Setyo Warsisto, SH., dan Guru Besar UI, Dewan Ahli Kementerian Kehakiman dan HAM RI sekaligus Dewan Kehormatan Badan Arbitrasi Pasar Modal Prof. Hikmahanto Juwana SH., LL.M., Ph.D. Bertindak sebagai Moderator dalam diskusi ini adalah Head of Post Graduate Program LSPR Dr. Rino F. Boer, SH.

“Membangun persepsi masyarakat bagaikan membangun istana pasir, sehingga humas memiliki peran dalam menciptakan isu positif agar lingkungan masyarakat tetap aman dan tertib,” kata Setyo dalam materi paparannya.

Sementara itu, Hikmahanto menegaskan bahwa Humas harus dapat memberikan imbangan opini ketika terjadi OTT misalnya, dengan menanyakan apa yang harus dijaga, siapa yang harus dijaga dan mengapa harus dijaga.

Diskusi panel sesi kedua mengangkat topik mengenai Strategi Pembentukan Opini Publik di Media. Hadir sebagai pembicara adalah Ketua Dewan Pers 2016-2019 Yosep Adi Prasetyo dan Kepala Sub Direktorat Humas Perpajakan Ani Natalia, SE., M. Ec,. Moderator pada sesi kedua ini adalah Deputy Head of Media Relations LSPR Rizka Septiana M.Si.

Diulas mengenai kompetensi dan kapabilitas Humas serta penguasaan materi dan bagaimana berinteraksi dalam menyampaikan informasi yang secara sadar dapat menggiring sebuah opini yang berkembang di masyarakat. Menggandeng LSP LSPR, workshop dan uji kompetensi inilah bukti usaha nyata Mahkamah Agung RI dalam membangun profesi Humas yang terpercaya.

LSP LSPR telah berdiri sejak tahun 2013 dengan sejumlah rekanan perusahaan yang berhasil memiliki sertifikasi kompetesi dalam berbagai profesi. Diantaranya Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Ristekdikti, KPK dan POLRI.

Perusahaan lainnya yang juga menggunakan jasa LSP LSPR diantaranya Pertamina, Pupuk Indonesia, Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Angkasa Pura II. Aqua Group, Asean Secretariat, Astra, Kimia Farma, Pelni, LKBN Antara, Metro TV, Mandiri Sekuritas, dan sebagainya. Diperkuat oleh 40 Asesor yang handal dengan latar belakang keilmuan dan pengalaman menjalankan profesinya, telah membangun LSP LSPR menjadi lembaga sertifikasi profesi yang andal dan terpercaya.