JAKARTA - DPR RI menyorot kebijakan bagasi berbayar yang diterapkan oleh sejumlah maskapai penerbangan. Kebijakan ini dinilai akan memukul pergerakan ekonomi, khususnya di sektor mikro.

"Saya nilai kebijakan bagasi berbayar sebagai bentuk disinsentif bagi industri pariwisata. Bagasi pesawat berbayar juga bisa mengganggu pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)," kata Intan di Jakarta, Jumat (1/2).

Dia menilai, kebijakan bagasi berbayar yang diterapkan sejumlah maskapai penerbangan tidak hanya merugikan penumpang, tapi menimbulkan efek domino bagi sektor lain.

Bahkan menurut dia, kebijakan tersebut memukul sektor  pariwisata, perhotelan, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Bayangkan saja, masyarakat yang pulang kampung membeli oleh-oleh, souvenir, makanan, kopi, dodol, ditinggal saja di bandara karena takut kena biaya bagasi," ujarnya.

Padahal, menurut dia, yang perlu dilakukan saat ini adalah mendorong UMKM agar bisa jualan sovenir yang pada ujungnya bisa naik kelas. Oleh karenaya kebijakan bagasi berbayar ini sama saja mematikan usaha rakyat.

Menurut dia, selama ini setiap penumpang yang membayar harga tiket pesawat sudah termasuk jatah bagasi sehingga masyarakat resah dengan kebijakan ini.
"Sebagai wakil rakyat, meminta pemerintah untuk membatalkan penerapan bagasi berbayar ini," ujarnya.

Menurut dia, desakan pembatalan kebijakan tersebut karena merugikan masyarakat sehingga diharapkan pemerintah mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan kelangsungan penerbangan.

Intan mengatakan pemerintah harus turun tangan menekan harga avtur apabila kebijakan bagasi berbayar untuk mengimbangi operasional maskapai karena masih tingginya harga bahan bakar.

Dia menegaskan bahwa jika tingginya harga avtur ini dibebankan kepada rakyat, maka ini namanya mencari gampang. Kalau persoalan di harga avtur maka tugas pemerintah menurunkan dan masih ada ruang untuk itu. Sebab, dibanding Singapura, Malaysia dan sebagainya harga avtur di Indonesia jauh lebih tinggi.

"Saya nilai perlu koordinasi dengan Kementerian ESDM kenapa harga avtur kita lebih mahal dibanding negara lain. Jangan sampai beban biaya ini ditimpakan kepada rakyat," katanya.

Selain itu, menurut dia, apabila kebijakan bagasi berbayar bertujuan menaikan "revenue", maka pihak maskapai harus pintar melakukan terobosan untuk mendapatkan tambahan pendapatan.