JAKARTA - Dalam kunjungannya ke Australian National University (ANU), Canberra, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas berdiskusi dengan para akademisi mengenai penguatan kebijakan publik, pembangunan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, serta tantangan yang dihadapi Indonesia dan Australia di tengah perubahan global.

Diskusi tersebut membahas pentingnya peran perguruan tinggi dalam menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, memahami persoalan sosial, serta merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan.

Ibas menekankan bahwa Indonesia membutuhkan generasi muda dengan beragam latar belakang keilmuan untuk mendukung pembangunan nasional. Kebutuhan tersebut mencakup bidang sains, teknologi, dan kecerdasan buatan (AI), sekaligus ilmu sosial, humaniora, kesehatan, pendidikan, administrasi publik, dan kebijakan publik.

Menurut lulusan Curtin University di Australia Barat tersebut, tantangan pembangunan Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan satu bidang keahlian. Diperlukan kolaborasi lintas disiplin untuk menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga kualitas demokrasi.

Dalam diskusi bersama akademisi ANU, termasuk para pakar kebijakan publik, muncul pandangan bahwa pendidikan tinggi perlu memberikan pengalaman belajar yang menyeluruh. Mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori, tetapi juga harus dilatih melalui simulasi, studi kasus, proyek, dan analisis terhadap kebijakan yang pernah berhasil maupun gagal.

Pendekatan tersebut dinilai penting agar lulusan perguruan tinggi mampu menghubungkan gagasan dengan pelaksanaan, sekaligus memahami kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat.

Pentingnya Kebijakan Berbasis Bukti Ilmiah

Salah satu pokok pembahasan adalah pentingnya penelitian akademik dalam proses perumusan kebijakan publik. ANU, sebagai universitas nasional Australia, memiliki peran dalam menyediakan bukti ilmiah yang dapat digunakan untuk mendukung, mengevaluasi, maupun mengkritisi kebijakan pemerintah.

Para akademisi menekankan bahwa kebijakan yang baik seharusnya dirumuskan berdasarkan bukti, analisis, dan pemahaman terhadap kondisi masyarakat, bukan sekadar mencari pembenaran atas keputusan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks ini, hubungan yang kuat antara perguruan tinggi, peneliti, pemerintah, parlemen, dan masyarakat menjadi penting. Hasil penelitian perlu diterjemahkan menjadi rekomendasi yang relevan dan dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas regulasi serta efektivitas program pemerintah

Diskusi juga menyoroti pentingnya memahami aspirasi publik melalui penelitian opini masyarakat dan metode ilmiah yang kredibel. Kebijakan tidak cukup dinilai dari tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, tingkat penerimaan publik, dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Professor Marcus Mietzner, Head of Department of Political and Social Change ANU, menegaskan pentingnya penelitian opini publik untuk memahami kebutuhan masyarakat dalam perumusan kebijakan.

“Polling is extremely important to understand what the public actually wants in terms of policy,” tegas Marcus.

Keberhasilan pemerintah, sebagaimana dibahas dalam pertemuan tersebut, tidak hanya ditentukan oleh kebijakan besar yang menjadi perhatian politik, tetapi juga oleh kemampuan menyelenggarakan pelayanan dasar secara efektif, efisien, dan konsisten. Kualitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan demokrasi.

Kesinambungan Pembangunan dan Komitmen Kepemimpinan

Pembahasan turut menyinggung pentingnya perencanaan pembangunan jangka panjang. Namun, para akademisi mengingatkan bahwa rencana pembangunan tidak dapat menggantikan kebutuhan untuk membangun konsensus nasional mengenai arah dan prioritas negara.

Perencanaan yang baik harus didukung komitmen kepemimpinan, komunikasi publik, serta kesepahaman lintas kelompok dan lintas generasi. Dokumen perencanaan tidak boleh berhenti sebagai tulisan di atas kertas, tetapi harus menjadi pedoman yang dipahami dan didukung masyarakat.

Di sisi lain, kebijakan juga harus memiliki ruang untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan keadaan. Perkembangan teknologi, perubahan ekonomi global, krisis kesehatan, dan tantangan lingkungan menunjukkan bahwa pemerintah perlu menggabungkan visi jangka panjang dengan kemampuan merespons persoalan baru.

Bagi Indonesia, hal ini menjadi relevan dalam memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan tanpa mengabaikan dinamika demokrasi dan aspirasi masyarakat.

AI, Literasi Digital, dan Masa Depan Pendidikan

Perkembangan kecerdasan buatan menjadi salah satu topik penting dalam diskusi. Para akademisi berpandangan bahwa penggunaan AI di lingkungan pendidikan tidak seharusnya hanya disikapi melalui larangan, melainkan melalui pembentukan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.

Mahasiswa perlu memahami cara menggunakan AI sebagai alat bantu, sekaligus tetap menguasai kemampuan berpikir mandiri, menulis, membangun argumentasi, memeriksa informasi, dan mengambil keputusan berdasarkan penalaran yang kuat.

Kemampuan tersebut semakin penting karena di dunia kerja, seseorang tetap dituntut untuk menjelaskan gagasan, menjawab pertanyaan, dan mempertanggungjawabkan keputusan secara langsung.

Professor Helen Sullivan, Dean of the ANU College of Asia and the Pacific, menekankan bahwa di tengah perkembangan AI, kemampuan berpikir kritis tetap menjadi bekal utama bagi lulusan perguruan tinggi. Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi membekali mahasiswa dengan kemampuan menerapkan pengetahuan untuk menjawab tantangan nyata.

“What we know is that all our graduates are going to need to be critical thinkers who can work in the world,” ujar Helen.

Diskusi juga menegaskan bahwa ilmu sosial dan humaniora tetap memiliki peran strategis di tengah kemajuan teknologi. Pemahaman terhadap perilaku manusia, budaya, politik, institusi, dan kondisi masyarakat di lapangan tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh teknologi. Kemampuan tersebut dibutuhkan untuk memastikan bahwa inovasi digital benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain AI, perkembangan robotika dan otomatisasi diperkirakan membawa perubahan besar bagi sektor industri dan manufaktur. Namun, pengalaman pembelajaran digital juga menunjukkan bahwa interaksi tatap muka, diskusi langsung, dan kehidupan kampus tetap penting bagi pengembangan keterampilan, kolaborasi, serta kedewasaan intelektual mahasiswa.

Regulasi Teknologi Harus Mempertimbangkan Bukti dan Dampak Sosial

Dalam diskusi tersebut, para akademisi juga menyinggung tantangan regulasi AI, media sosial, perlindungan data, hak kekayaan intelektual, dan pembangunan pusat data.

Perumusan kebijakan di bidang teknologi memerlukan kajian yang matang, konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta evaluasi terhadap kemungkinan dampak yang tidak diinginkan.

Kebijakan yang memperoleh perhatian publik secara luas belum tentu menjadi kebijakan yang paling efektif. Karena itu, pengujian gagasan, penggunaan bukti ilmiah, dan keterbukaan terhadap masukan masyarakat perlu menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

Pendekatan tersebut penting untuk memastikan bahwa regulasi mampu melindungi masyarakat, terutama generasi muda, tanpa menghambat inovasi dan akses terhadap manfaat teknologi.

Demokrasi, Partisipasi Publik, dan Literasi Generasi Muda

Isu lain yang menjadi perhatian adalah bagaimana membangun partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses demokrasi. Di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial, generasi muda membutuhkan literasi politik dan digital agar mampu membedakan informasi yang dapat dipercaya dari disinformasi.

Para akademisi menekankan bahwa generasi muda bukan kelompok yang seragam. Mereka memiliki beragam pandangan, kepentingan, dan cara berpartisipasi dalam kehidupan publik. Karena itu, pendekatan untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda perlu memahami keragaman tersebut.

Pendidikan menjadi salah satu jembatan penting antara aspirasi masyarakat dan pelaksanaan kebijakan. Perguruan tinggi, peneliti, pakar, dan pemerintah memiliki peran dalam menjelaskan kebijakan secara terbuka, menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta membuka ruang dialog dengan masyarakat.

Bagi Indonesia, penguatan partisipasi publik merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas demokrasi sekaligus memastikan bahwa kebijakan pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

Memperkuat Kerja Sama Indonesia–Australia melalui Pendidikan dan Riset

Pertemuan dengan akademisi ANU juga menegaskan pentingnya hubungan pendidikan antara Indonesia dan Australia. ANU memandang mahasiswa Indonesia sebagai bagian penting dari kemitraan kedua negara, khususnya dalam pengembangan ilmu sosial, kebijakan publik, dan pemahaman lintas budaya.

Dukungan pendanaan pendidikan, termasuk melalui beasiswa, menjadi salah satu faktor yang dapat memperluas kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar di perguruan tinggi berkualitas. Namun, pengembangan sumber daya manusia juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mitra pendanaan lainnya.

Ibas Yudhoyono berharap dialog akademik semacam ini dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan pengalaman, membuka peluang kerja sama riset, serta mendorong lahirnya generasi profesional yang mampu menerapkan pengetahuan untuk menjawab tantangan pembangunan di Indonesia.

Melalui pertukaran gagasan dengan ANU, diskusi ini memperlihatkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar perencanaan dan kemajuan teknologi. Diperlukan kepemimpinan yang berkomitmen, pendidikan yang berkualitas, penelitian yang kuat, kebijakan yang berbasis bukti, serta partisipasi masyarakat yang bermakna.

Kolaborasi antara Indonesia dan Australia di bidang pendidikan, penelitian, dan kebijakan publik diharapkan dapat terus berkembang, sehingga ilmu pengetahuan tidak berhenti di ruang akademik, tetapi memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan masa depan kedua negara.