JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah menjadikan gejolak rantai pasok pangan global sebagai momentum untuk memperkuat produksi dalam negeri.

Ketergantungan terhadap pangan impor dinilai dapat meningkatkan kerentanan Indonesia terhadap kenaikan harga komoditas dunia.

Menurut Firman, konflik geopolitik, lonjakan harga energi, hingga kenaikan biaya logistik internasional berpotensi memicu kenaikan harga pangan di dalam negeri. Situasi tersebut pada akhirnya dapat menekan daya beli masyarakat, terutama jika Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

“Jangan lagi kita hanya menyejahterakan petani negara lain melalui ketergantungan impor. Saatnya memperkuat produksi dan menyejahterakan petani Indonesia,” kata Firman dalam keterangan tertulis, Senin (19/10).

Wakil Ketua Fraksi Golkar MPR RI itu menegaskan, upaya mencapai swasembada pangan tidak boleh hanya berfokus pada beras. Pemerintah juga perlu memperkuat produksi komoditas lain, seperti kedelai, gandum, daging, sayuran, dan buah-buahan yang masih memiliki keterkaitan dengan pasokan luar negeri.

Dia menjelaskan, kenaikan harga energi dapat meningkatkan ongkos produksi pertanian, harga pupuk, serta biaya pengangkutan hasil panen. Apabila kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan kenaikan harga pangan global, tekanan terhadap harga di tingkat konsumen akan semakin besar.

Ketergantungan pada bahan baku impor juga berisiko membebani industri pangan nasional. Firman mencontohkan kedelai dan gandum yang menjadi bahan baku sejumlah produk pangan, serta bahan pakan yang memengaruhi biaya produksi peternakan.“Ketika pangan impor semakin mahal, yang merasakan dampaknya adalah masyarakat. Pengeluaran rumah tangga meningkat, ruang untuk menabung semakin kecil, dan daya beli bisa tertekan,” ujarnya.

Karena itu, Firman mendorong pemerintah memperkuat kapasitas produksi domestik sekaligus membenahi distribusi dan tata niaga pangan. Menurutnya, peningkatan produksi harus diikuti sistem distribusi yang efisien agar hasil pertanian dapat menjangkau konsumen dengan harga terjangkau dan memberikan keuntungan yang layak bagi petani.

Firman juga meminta pemerintah mengembangkan diversifikasi pangan dengan mengoptimalkan sumber daya lokal. Sagu, singkong, dan porang, menurutnya, berpotensi menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap komoditas tertentu yang pasokannya masih bergantung pada luar negeri.

Namun, pengembangan pangan lokal tidak cukup hanya melalui perubahan pola konsumsi. Pemerintah perlu mendukung peningkatan produktivitas, pengolahan hasil pertanian, serta memperluas akses pasar agar produk lokal memiliki nilai tambah dan mampu bersaing.

Dia menilai, langkah tersebut berpeluang memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian nasional. Selain mengurangi kebutuhan devisa untuk impor, pengembangan industri pangan berbasis produksi dalam negeri juga dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani.

“Potensi pangan lokal kita sangat besar. Jangan sampai kita terus bergantung pada bahan pangan dari luar negeri, sementara sumber daya yang kita miliki belum dimanfaatkan secara optimal,” tegasnya.

Di sisi lain, Firman mendorong pelaku usaha nasional meningkatkan investasi di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan industri pengolahan pangan. Keterlibatan dunia usaha dinilai penting untuk memperkuat rantai pasok dari hulu hingga hilir.

Dia menekankan, pemerintah, petani, dan pelaku industri perlu membangun kolaborasi agar peningkatan produksi pangan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi menjadi fondasi ketahanan pangan nasional.

Menurut Firman, penguatan sektor pangan juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar internasional. Dengan demikian, swasembada tidak hanya menjadi upaya mengurangi impor, tetapi juga membuka peluang bagi produk nasional untuk menembus pasar ekspor.

“Situasi dunia yang bergejolak ini harus menjadi kesempatan bagi kita untuk memperkuat usaha di bidang pangan sekaligus menciptakan lapangan kerja. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengubah pola pikir dari ketergantungan pada impor menjadi penguatan produksi nasional,” pungkasnya.