JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurutnya, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah, khususnya di Kalimantan, tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman serius bagi kesehatan dan aktivitas masyarakat.

“Ketika kabut asap semakin pekat dan kualitas udara memburuk, yang paling penting adalah memastikan masyarakat terlindungi. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga dengan gangguan pernapasan harus mendapatkan perhatian khusus,” kata Netty dalam keterangan resminya, Selasa (13/10).

Politisi Fraksi PKS ini menegaskan, penanganan karhutla harus disertai langkah mitigasi dampak kesehatan yang terencana. Pemerintah daerah bersama dinas kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit perlu meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan kabut asap.

Selain kesiapan fasilitas kesehatan, Netty mendorong pemerintah menyampaikan informasi kualitas udara secara berkala dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Informasi tersebut perlu disertai edukasi praktis mengenai pembatasan aktivitas di luar ruangan, penggunaan masker yang sesuai, serta langkah awal yang perlu dilakukan ketika muncul gejala gangguan pernapasan.

“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui bahwa udara sedang buruk, tetapi tidak mendapatkan panduan mengenai apa yang harus dilakukan. Informasi harus diikuti dengan layanan kesehatan yang siap, akses pemeriksaan, dan penanganan yang cepat bagi warga terdampak,” tegasnya.

Di sisi lain, Netty menilai pengendalian karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor yang konsisten. Upaya tersebut mencakup pemadaman kebakaran, pemantauan titik api, perlindungan kawasan gambut, hingga penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran lahan.

Ia mengapresiasi kerja keras petugas gabungan dan relawan di lapangan. Namun, menurutnya, upaya penanganan perlu diperkuat melalui pencegahan dini dan penyediaan sarana yang memadai, terutama di wilayah rawan karhutla.

“Negara harus hadir dalam dua hal sekaligus: mengendalikan kebakaran dan melindungi masyarakat dari dampaknya. Keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya diukur dari berkurangnya titik api, tetapi juga dari terjaganya kesehatan dan keselamatan warga,” pungkasnya.