JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa penguatan literasi, numerasi, serta integrasi science, technology, engineering, and mathematics (STEM) berbasis kompetensi PISA harus diiringi dengan konsistensi kebijakan yang nyata di lapangan. 

Ia mengingatkan bahwa tanpa eksekusi yang berkelanjutan, program yang digaungkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tersebut berisiko berhenti sebagai wacana seremonial belaka.

“Kebijakan pendidikan yang baik, tidak cukup hanya diumumkan. Yang menentukan adalah apakah ia konsisten dijalankan, dievaluasi, dan diperbaiki dari waktu ke waktu,” ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/9). 

Rerie, sapaan akrab Lestari menanggapi sejumlah langkah Kemendikdasmen yang membagikan praktik transformasi pendidikan melalui penguatan budaya literasi, numerasi, dan pendekatan STEM berbasis PISA di sejumlah sekolah. 

Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu menyoroti bahwa persoalan literasi dan numerasi di Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar. 

Data Asesmen Nasional 2025 menunjukkan baru 55,7% siswa sekolah dasar yang mencapai batas minimum kompetensi literasi membaca. 

Sementara itu, sekitar 50% siswa Indonesia secara umum belum mencapai kompetensi minimum dalam literasi dan numerasi. 

“Angka-angka ini menunjukkan bahwa persoalan kualitas pembelajaran belum sepenuhnya teratasi. Akses pendidikan memang penting, tetapi kualitas juga harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Rerie juga mengingatkan bahwa peningkatan skor PISA Indonesia patut disyukuri, namun tidak boleh membuat lengah. 

Skor sains Indonesia tercatat naik enam poin menjadi 389, dan skor membaca naik enam poin menjadi 365. Namun, tambah dia, skor matematika justru turun dua poin menjadi 364 jika dibandingkan dengan periode PISA 2022.

“Kenaikan di beberapa bidang perlu diapresiasi, tetapi penurunan di matematika menjadi catatan merah yang harus direspons serius,” ujarnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menekankan, pentingnya konsistensi dalam tiga hal utama. Yaitu, penguatan kapasitas guru harus menjadi prioritas berkelanjutan, bukan program sekali jalan. 

“Pelatihan guru dalam komunitas belajar, pembelajaran STEM, coding, dan kecerdasan artifisial harus benar-benar sampai ke kelas dan memberikan dampak pada cara mengajar,” ujar Rerie .

Selain itu, ia mendesak agar program literasi dan numerasi diintegrasikan secara sistematis ke dalam asesmen dan kurikulum, seperti yang sudah diterapkan di beberapa sekolah di tanah air. 

“Yang harus dijamin adalah keberlanjutan praktik baik ini. Jangan sampai hanya bergantung pada sosok kepala sekolah atau guru tertentu. Sistemnya harus kuat,” ujarnya .

Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu juga menyoroti masih lebarnya kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan. 

Data BPS menunjukkan, kepemilikan komputer atau laptop untuk keperluan belajar di perkotaan mencapai 65%, sementara itu di perdesaan hanya sekitar 28%.

“Ketimpangan ini akan menghambat transformasi yang berbasis teknologi. Diperlukan intervensi khusus untuk daerah-daerah tertinggal,” tegasnya.

Rerie juga mengapresiasi pendekatan `Belajar Mendalam` yang mendorong pembelajaran menjadi lebih bermakna, dan menyenangkan. 

Namun, ia mengingatkan bahwa pendekatan tersebut membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, mulai dari bahan ajar, media pembelajaran, hingga kesejahteraan guru. 

“Tanpa dukungan menyeluruh, perubahan pendekatan hanya akan membebani guru di lapangan,” ujar Rerie. 

Ia menegaskan bahwa membangun fondasi nalar kritis generasi penerus bangsa memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan orang tua untuk mewujudkannya. 

“Literasi dan numerasi bukan sekadar target asesmen. Ini adalah fondasi daya saing bangsa. Kita harus konsisten, sabar, dan serius menjalankannya,” pungkas Rerie.