JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyoroti anomali kenaikan harga beras yang terus terjadi di tengah klaim pemerintah mengenai tingginya angka produksi dan cadangan beras nasional. Menurut Johan, fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan pangan nasional tidak lagi bisa dinilai hanya dari besarnya stok di gudang, melainkan harus ditelusuri hingga ke struktur pasokan, proses penggilingan, dan jalur distribusi ke konsumen.

“Kalau stok beras kita disebut sangat tinggi dan produksi nasional mencukupi, tetapi harga yang dibayar masyarakat justru terus naik, berarti ada mata rantai pasar yang harus kita bongkar. Stok yang tinggi tidak otomatis berarti pasokan di pasar longgar dan harga terjangkau,” ujar Johan di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Bedakan Antara Produksi, Stok, dan Pasokan Pasar

Johan menggarisbawahi bahwa tekanan harga beras sejatinya sudah bermula sejak di tingkat penggilingan. Kenaikan harga di sisi hulu ini kemudian bertransmisi sepanjang rantai perdagangan hingga akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir.

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk membedakan secara tegas antara indikator produksi, stok fisik, dan pasokan yang benar-benar beredar di pasar. Ketiganya tidak bisa disamaratakan.

“Standing crop (tanaman yang siap panen) misalnya, jangan serta-merta dipersepsikan sama dengan beras yang sudah berada di gudang dan siap didistribusikan. Begitu pula stok yang berada di Bulog, rumah tangga, maupun pelaku usaha. Yang dibutuhkan rakyat adalah beras yang tersedia di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau,” jelasnya.

Persaingan Gabah Pascaputus Panen Raya

Legislator PKS ini juga mencermati adanya persaingan ketat dalam memperoleh gabah setelah periode puncak panen berakhir. Ketika pasokan gabah di lapangan mulai menyusut namun Perum Bulog tetap melakukan penyerapan, faksi penggilingan swasta terpaksa berebut bahan baku. Kondisi kompetitif ini berpotensi memicu lonjakan harga gabah dan membengkaknya biaya produksi beras.

Meski demikian, Johan menegaskan solusi dari masalah ini bukanlah dengan menekan harga gabah di tingkat petani. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) harus tetap kuat demi menjamin kesejahteraan petani.

“Jangan kemudian petani yang dikorbankan untuk mendapatkan beras murah. Negara harus mampu menjaga dua kepentingan sekaligus: gabah petani harus dihargai secara layak, tetapi beras juga harus sampai kepada konsumen dengan harga terjangkau. Di situlah fungsi kebijakan pangan pemerintah,” tegas Johan.

Desak Transparansi Neraca Beras Nasional

Guna mengurai benang kusut ini, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah dan Bulog membuka secara rinci neraca beras nasional, bukan sekadar menyodorkan angka agregat atau total stok keseluruhan. Data tersebut harus transparan menunjukkan:

• Lokasi fisik penyimpanan stok beras.
• Pihak atau aktor yang menguasai stok tersebut.
• Kualitas beras yang tersedia.
• Jumlah stok yang siap dilepas ke pasar serta skema distribusi antarwilayah.

Pemerintah juga diminta segera memetakan pembentukan harga (price formation) di setiap lini—mulai dari petani, pengumpul, penggilingan, distributor, grosir, pengecer, hingga ke tangan konsumen—untuk mendeteksi pada titik mana margin keuntungan terbesar diambil secara tidak wajar.

“Jangan sampai kita merasa aman karena gudang penuh, sementara rakyat membeli beras semakin mahal. Ukuran keberhasilan kebijakan pangan bukan sekadar berapa juta ton yang kita miliki, tetapi apakah beras itu berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan sampai kepada rakyat dengan harga yang tepat,” pungkas Johan.