TAPANULI UTARA — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara, Sumatera Utara memperkuat hilirisasi komoditas pertanian dan membangun ekosistem usaha yang menghubungkan UMKM dari hulu hingga hilir.

Dorongan tersebut disampaikan Novita saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Tapanuli Utara untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melihat langsung perkembangan sektor UMKM, industri, pariwisata, serta akses pembiayaan usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kamis (3/9/2026).

Menurut Novita, Tapanuli Utara memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dari komoditas kopi, durian, dan jagung. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai tambah karena sebagian besar komoditas masih berhenti pada transaksi pasar dan belum dikembangkan menjadi industri pengolahan.

“Pertanyaannya adalah bagaimana jagung, durian, dan kopi ini bisa sampai ke hilir. Jangan hanya dibeli putus di pasar-pasar yang ada di Tapanuli Utara. Kita berharap ini menjadi sebuah ekosistem industri yang sifatnya hilirisasi sehingga dampak ekonominya jauh lebih besar,” ujar Novita melalui keterangannya, Minggu (6/9/2026).

Menurut politisi fraksi PDI Perjuangan itu menilai hilirisasi menjadi salah satu ruang ekonomi yang masih terbuka lebar di Tapanuli Utara. Pengembangan industri pengolahan di daerah dinilai dapat menciptakan nilai tambah sekaligus memperluas kesempatan bagi UMKM lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok.

Ia mendorong pemerintah daerah lebih agresif membangun komunikasi dan mediasi dengan pemerintah pusat serta berbagai pemangku kepentingan untuk membuka peluang investasi yang dapat memperkuat industri hilir.

“Ini masih menjadi ruang besar yang belum dilakukan di Tapanuli Utara. Saya mendorong pemerintah Tapanuli Utara untuk lebih agresif melakukan komunikasi, mediasi, dan koordinasi dengan stakeholder yang ada di pusat,” tegasnya.

Solusi Persoalan Lahan

Di sisi lain, Novita melihat persoalan lahan menjadi salah satu tantangan dalam menarik investasi industri dan membangun fasilitas hilirisasi. Ia menyebut adanya kemungkinan sebagian lahan merupakan tanah masyarakat adat. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian agar pengembangan investasi tetap berjalan dengan memberikan kepastian serta melibatkan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem ekonomi.

Menurutnya, investasi yang masuk seharusnya tidak berdiri sendiri, tetapi mampu menghubungkan petani dan pelaku usaha di sektor hulu dengan UMKM serta industri pengolahan di sektor hilir.

“Pendorongan investasi yang sifatnya membangun industri, hilirisasi industri, dan mengawinkan antara UMKM yang ada di hulu hingga yang ada di hilir ini masih sangat sulit karena salah satu permasalahannya adalah lahan,” katanya.

Perkuat Akses KUR

Dalam kunjungan tersebut, Novita juga menyerap aspirasi terkait pembiayaan UMKM melalui KUR. Secara umum, ia mengapresiasi kinerja perbankan daerah yang dinilai telah menjalankan penyaluran KUR dengan baik.

Namun, terdapat aspirasi masyarakat agar alokasi KUR untuk sektor kuliner dapat diperkuat. Menurut Novita, sektor kuliner memiliki potensi untuk dikembangkan lebih besar sebagai bagian dari ekonomi lokal.

“Ada aspirasi dari masyarakat terkait tambahan anggaran KUR untuk bidang kuliner. Kuliner di sini punya potensi untuk bisa lebih ditumbuhkan lagi,” ujarnya.

Novita mengatakan aspirasi tersebut akan menjadi bagian dari bahan yang dibawa ke tingkat Komisi VII DPR RI, khususnya untuk melihat kebutuhan penguatan pembiayaan UMKM melalui bank-bank penyalur KUR.

Investasi Lokal

Selain menyerap aspirasi masyarakat, Novita juga berdiskusi dengan Bupati Tapanuli Utara mengenai perkembangan investasi di sektor UMKM, industri, dan pariwisata.

Ia menemukan bahwa aktivitas ekonomi di Tapanuli Utara masih banyak ditopang oleh masyarakat lokal. Kondisi tersebut, menurutnya, merupakan modal penting yang perlu diperkuat melalui penciptaan ekosistem usaha dan investasi yang lebih terintegrasi.

“Mayoritas investasi yang ada di Tapanuli Utara kemungkinan besar masih dihasilkan dan disumbangkan oleh warga lokal. Ini tentu menjadi kekuatan, tetapi harus kita dorong agar potensi tersebut bisa berkembang lebih besar,” jelasnya.

Novita menilai kombinasi antara potensi komoditas lokal, UMKM, pembiayaan, investasi, dan hilirisasi dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi baru bagi Tapanuli Utara.

Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tidak bekerja sendiri, melainkan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan stakeholder terkait untuk menyelesaikan berbagai hambatan, termasuk persoalan lahan dan investasi.

“Saya mendorong Pemerintah Tapanuli Utara lebih agresif lagi melakukan koordinasi dengan beberapa stakeholder yang ada di pusat. Kita ingin potensi yang besar ini tidak berhenti sebagai komoditas, tetapi naik kelas menjadi kekuatan industri dan ekonomi masyarakat,” pungkas Novita.