JAKARTA - Pemerintah Nepal telah membatalkan keputusan sebelumnya untuk menolak bantuan dari negara lain dalam operasi penyelamatan pascabanjir dahsyat yang menewaskan ratusan korban jiwa, di tengah "tekanan" dari negara-negara lain.

Hal itu dilaporkan surat kabar Kathmandu Post yang mengutip seorang pejabat senior pemerintah.

Sebelumnya pada Jumat (28/8), juru bicara Kementerian Luar Negeri Nepal, Lok Bahadur Chhetri, mengatakan bahwa Nepal tidak memerlukan bantuan asing untuk operasi pencarian dan penyelamatan pascabencana banjir bandang tersebut.

"Kami menerima tekanan besar dari komunitas internasional untuk mengizinkan setidaknya tim pencarian dan penyelamatan serta sejumlah ahli, karena warga negara mereka juga ada yang hilang akibat banjir. Kami mengizinkan sejumlah ahli secara terbatas di wilayah-wilayah tertentu," ujar pejabat tersebut sebagaimana dikutip oleh surat kabar itu pada Jumat.

Menteri Luar Negeri Nepal, Shisir Khanal, mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa para pakar asing akan membantu tim penyelamat setempat dalam mengidentifikasi jenazah agar pihak berwenang dapat menyerahkannya kembali kepada keluarga dengan segera.

Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, dan beberapa negara telah memberikan bantuan keuangan kepada Nepal di tengah kerusakan yang diakibatkan oleh banjir besar tersebut.

Arus air yang sangat deras mengalir deras ke Sungai Bhote Koshi di wilayah pegunungan Nepal pada Rabu (26/8).

Penyebab banjir besar tersebut awalnya dilaporkan sebagai akibat dari gempa bumi dan tanah longsor susulan.

Namun pada Kamis (27/8), lembaga Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) menyatakan bahwa aktivitas seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser, bukan oleh getaran di bawah tanah.

Berdasarkan data terbaru, jumlah korban tewas akibat banjir di Nepal telah mencapai 626 orang.

Sumber: Sputnik/RIA Novosti