JAKARTA - Setiap tanggal 23 Agustus, bangsa Indonesia mencatat sebuah momen penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Tanggal ini menandai dibukanya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, pada tahun 1949.

Peristiwa diplomasi internasional tersebut menjadi titik balik yang memaksa pemerintah Kerajaan Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia setelah bertahun-tahun konflik politik dan militer.

Lahirnya perundingan KMB dilatarbelakangi oleh situasi kritis pasca-Agresi Militer Belanda II pada Desember 1948.

Meskipun Belanda berhasil menguasai ibu kota Yogyakarta dan menawan para pemimpin Republik, perlawanan gerilya serta tekanan keras dari dunia internasional melumpuhkan posisi diplomasi Belanda.

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mendesak penghentian agresi dan membentuk United Nations Commission for Indonesia (UNCI) untuk memediasi negosiasi damai.

Setelah serangkaian perundingan awal seperti Perjanjian Linggarjati, Renville, dan Roem-Roijen, kesepakatan akhir dibawa ke meja perundingan Den Haag.

Konferensi yang berlangsung dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 ini melibatkan tiga delegasi utama: Republik Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, kelompok negara federal BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg) pimpinan Sultan Hamid II, serta delegasi Belanda yang dipimpin J.H. van Maarseveen.

Diskusi berjalan alot, terutama mengenai penanggungan utang bekas Hindia Belanda dan status wilayah Irian Barat.

Meskipun harus menerima kesepakatan sementara berupa pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan penundaan masalah Irian Barat, KMB berhasil mencapai tujuan utamanya.

Pada 27 Desember 1949, penyerahan kedaulatan secara resmi dilaksanakan di Amsterdam dan Jakarta. Peringatan 23 Agustus menjadi simbol pengingat akan gigihnya strategi diplomasi para pendiri bangsa dalam menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.