JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad, menilai kondisi fiskal Indonesia pada semester pertama 2026 masih menghadapi tantangan berat. Tekanan ekonomi global dan beban pembayaran utang yang terus meningkat semakin menyempitkan ruang pemerintah untuk membiayai investasi produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam paparannya di acara Dialektika Demokrasi bertema "Peran DPR dalam Mendukung Perekonomian Nasional" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026), Kamrussamad mengatakan evaluasi terhadap kinerja ekonomi semester pertama menjadi penting menjelang Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 pada awal Agustus mendatang.

Menurut dia, tantangan pertama berasal dari kondisi global, terutama kenaikan harga energi. Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah karena kebutuhan nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik baru sekitar 615 ribu barel per hari.

"Ketergantungan impor energi masih sangat besar sehingga membuat perekonomian kita rentan terhadap gejolak harga minyak dunia," ujarnya.

Selain faktor eksternal, Kamrussamad menyoroti kualitas penerimaan negara yang dinilai belum sepenuhnya ditopang oleh pertumbuhan ekonomi baru. Berdasarkan hasil pengawasan DPR, ia menemukan adanya upaya sejumlah kantor pelayanan pajak mengejar target penerimaan melalui percepatan pembayaran pajak yang seharusnya jatuh tempo pada tahun berikutnya.

Menurut dia, praktik tersebut memang dapat membantu memenuhi target penerimaan dalam jangka pendek, namun tidak mencerminkan lahirnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

Di sisi belanja negara, Kamrussamad menjelaskan APBN 2026 ditopang oleh 10 Instruksi Presiden (Inpres) dengan nilai sekitar Rp182 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas, mulai dari pembangunan desa, ketahanan pangan, ketahanan energi, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur di daerah.

Ia berharap percepatan pelaksanaan proyek-proyek tersebut mampu menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus menjaga momentum pertumbuhan nasional.

Namun demikian, perhatian terbesar DPR, kata Kamrussamad, tertuju pada pembiayaan APBN yang masih dibebani pembayaran utang dalam jumlah besar.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, pembiayaan utang pada semester pertama 2026 telah mencapai sekitar Rp477 triliun. Sementara pembiayaan investasi pemerintah hanya sekitar Rp57 triliun.

"Komposisi ini belum ideal. Seharusnya pembiayaan investasi jauh lebih besar dibandingkan pembayaran utang agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa total utang pemerintah meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir, dari sekitar Rp2.000 triliun pada 2014 menjadi sekitar Rp8.000 triliun pada 2024. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu tantangan terbesar bagi keberlanjutan fiskal Indonesia.

Di sektor keuangan, Kamrussamad menilai kebijakan makroprudensial yang diterapkan pemerintah bersama Bank Indonesia mulai menunjukkan hasil positif. Penurunan biaya dana perbankan dinilai mampu mendorong pertumbuhan kredit korporasi maupun kredit konsumsi.

Meski demikian, ia menilai penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih perlu ditingkatkan agar manfaat pelonggaran likuiditas benar-benar dirasakan sektor produktif.

Kamrussamad juga mengapresiasi kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) Bank Indonesia yang memberikan insentif kepada perbankan yang menyalurkan kredit untuk sektor prioritas seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, serta berbagai program strategis pemerintah.

Di sisi lain, DPR masih menyoroti kualitas belanja negara yang dinilai belum optimal. Kamrussamad menyinggung masih adanya kasus penyalahgunaan anggaran, termasuk pada program yang dibiayai APBN, sehingga pemerintah perlu memperkuat tata kelola dan pengawasan agar kebocoran anggaran tidak terus berulang.

"Semangat spending better harus benar-benar diwujudkan agar setiap rupiah APBN menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat," ujarnya.

Untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, DPR juga mendorong percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri di berbagai daerah. Saat ini, menurut Kamrussamad, kawasan industri di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, sementara sebagian besar kawasan ekonomi khusus lainnya masih memerlukan akselerasi investasi.

Ia berharap optimalisasi 25 kawasan ekonomi khusus dan puluhan kawasan industri di berbagai daerah mampu menarik investasi baru, memperkuat sektor manufaktur, membuka lapangan kerja formal, serta meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.