JAKARTA - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan perguruan tinggi mitra tengah mematangkan Program Ekspedisi Patriot 2026.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan bahwa program Ekspedisi Patriot 2026 akan difokuskan pada 10 kawasan transmigrasi di Papua.

Kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kenapa Papua ini juga menjadi satu keputusan yang final untuk tahun 2026 ini, mengingat fokus Bapak Presiden terkait dengan pembangunan kesejahteraan di Papua," kata Mentrans dalam siaran pers diterima di Jakarta, Kamis (16/4/2026)

Program ini diharapkan tidak hanya menargetkan output fisik, tetapi juga dampak sosial berkelanjutan mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan harmoni sosial.

Kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci pembangunan inklusif di Papua.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga, khususnya integrasi program pertanian melalui skema CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi).

"Dengan strategi khusus kita akan bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian dan lembaga negara yang lain, kemudian kita fokuskan untuk kalau pertanian namanya CPCL itu bisa masuk ke kawasan transmigrasi," kata Wamentrans.

"Sehingga programnya itu tidak hanya mengandalkan APBN dari Kementerian Transmigrasi, tetapi juga bisa menggandeng program-program dari Kementerian lain, tetapi lokasinya, fokusnya ada di kawasan transmigrasi," dia menambahkan.

Ia juga menilai keterlibatan kampus akan memberi dampak luas bagi masyarakat.

"Saya rasa kalau dipandu oleh kampus itu akan memiliki trickle down effect (dampak berkelanjutan) ke depan dan sangat bagus untuk pengembangan ekonomi, peningkatan pendapatan, menurunkan kemiskinan, dan membuka lapangan kerja," lanjutnya.

Diketahui, pembahasan ini mencakup susunan tim lapangan dan alokasi anggaran Tahun 2026 agar pelibatan akademisi lebih fokus dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di kawasan transmigrasi.