JAKARTA - Pemerintah diminta agar tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia yang telah melampaui USD 112 per barel, angka yang jauh di atas asumsi dalam APBN 2026 yang dipatok sekitar USD 70 per barel.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto. Ia menilai kebijakan kenaikan harga BBM subsidi berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang hingga kini belum sepenuhnya pulih.

Ia mengingatkan tekanan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok telah lebih dulu membebani daya beli rakyat. Menurutnya, dalam situasi ekonomi global yang masih bergejolak, pemerintah seharusnya hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat, bukan justru menambah beban melalui penyesuaian harga energi.

Mulyanto berpandangan, langkah penghematan konsumsi energi bisa ditempuh melalui kebijakan alternatif, seperti penerapan work from home (WFH). Skema tersebut dinilai dapat menekan penggunaan BBM tanpa harus menaikkan harga di tingkat konsumen.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola distribusi BBM bersubsidi. Selama ini, menurutnya, penyaluran masih belum tepat sasaran dan kerap dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak, mulai dari sektor industri hingga kendaraan mewah.

“Perlu ada regulasi yang tegas agar subsidi benar-benar dinikmati masyarakat kecil,” ujar Mulyanto dalam keterangan resminya, Senin (23/3).

Ia menilai, pengetatan distribusi akan jauh lebih adil dibandingkan menaikkan harga secara menyeluruh yang berdampak luas pada masyarakat.

Lebih lanjut, Mulyanto juga mendorong pemerintah segera melakukan penyesuaian terhadap asumsi dasar dalam APBN 2026, termasuk harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, serta nilai tukar rupiah. Penyesuaian tersebut dinilai penting untuk menjaga kredibilitas fiskal di tengah ketidakpastian global.

Tanpa langkah korektif, ia mengingatkan tekanan terhadap anggaran negara berpotensi meningkat dan bahkan melampaui batas defisit yang ditetapkan sebesar 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Di sisi belanja, pemerintah juga diminta memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, agar efektivitas anggaran lebih terasa di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

Meski demikian, Mulyanto melihat peluang dari kenaikan harga sejumlah komoditas global seperti batu bara, minyak sawit, dan gas alam. Ia menilai potensi tambahan penerimaan negara dari sektor tersebut dapat dimaksimalkan untuk menjaga keseimbangan fiskal.

Dengan berbagai langkah tersebut, ia optimistis stabilitas APBN tetap dapat terjaga tanpa harus mengorbankan daya beli masyarakat melalui kenaikan harga BBM bersubsidi.