JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Bappenas untuk mengawal pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) terkait penanganan pasca bencana alam di wilayah Sumatera.

Dorongan itu disampaikan Puteri dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas pada Rabu (28/01/2026).

“Kami turut apresiasi langkah pemerintah yang telah menerbitkan Inpres ini, untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah dalam penanganan bencana di Sumatera," kata Puteri.

"Namun, kami juga ingin mendapat penjelasan, seperti apa kerangka dan strategi yang disiapkan Bappenas, untuk mempercepat pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah–panjang, ” kata Puteri lagi.

Pada kesempatan ini, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menyebut telah diterbitkan 18 Inpres sepanjang tahun 2025, di antaranya Inpres Nomor 18 Tahun 2025 tentang Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

Ia menegaskan, Bappenas berperan untuk memastikan keselarasan pelaksanaan Inpres dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) agar seluruh kegiatan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, yang sudah tercantum dalam RPJPN dan RPJMN.

“Kemudian, kami juga berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang ditugaskan melalui Inpres, untuk merumuskan kriteria pemilihan kegiatan dan penyusunan indikasi lokasi, sehingga selaras dengan prioritas nasional dan tepat sasaran. Dan, melakukan proses pemantauan, evaluasi serta pengendalian pelaksanaan kegiatan, yang tercantum dalam Inpres untuk menjamin efektifitas akuntabilitas dan capaian target pembangunan,” katanya.

Lebih lanjut, Legislator Fraksi Golkar itu juga mendukung langkah Bappenas yang sedang menyusun Program Nasional Ketangguhan Banjir Perkotaan untuk memperkuat penanganan banjir di sejumlah wilayah Indonesia.

“Beberapa hari terakhir hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan genangan dan banjir di sejumlah titik, termasuk di Daerah Pemilihan saya, di Bekasi dan Karawang. Harapannya, program tersebut bisa menjadi solusi untuk mengatasi banjir di perkotaan," ujar Puteri.

"Namun, menurut Bappenas apakah program ini nantinya disusun Inpres tersendiri. Mengingat, Inpres ini merupakan alat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas lembaga. Begitupun, persoalan penanganan banjir di perkotaan yang perlu sinergi hulu hingga ke hilirnya,” pungkasnya.