JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 dalam Sidang Paripurna DPR RI hari ini, Selasa (23/9) menjadi tonggak penting bagi pembangunan nasional.

Penegasan itu disampaikanya dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa usai sidang di Gedung Nusantara II, Senayan, Selasa (23/9). Said menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% harus dijaga agar bersifat inklusif dan berkeadilan.

“Yang paling penting sesungguhnya, ketika pemerintah dengan Banggar DPR bersepakat pertumbuhan di 5,4%, bagi kami itu adalah fondasi penting untuk terus mengawal visi, mimpi, dan termasuk yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Ke depan bisa 6, 7, sampai 8%, namun Banggar selalu mengingatkan bahwa pertumbuhan itu harus inklusif,” ujar Said dalam keterangannya.

Legislator Dapil Jawa Timur XI ini mengakui bahwa tantangan besar masih dihadapi, salah satunya tingginya incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia yang mencapai 6,2, lebih tinggi dibandingkan Vietnam.

Untuk itu, Said menilai alokasi APBN yang diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta program makanan bergizi gratis harus dikelola dengan baik.

“Kalau itu dilakukan dengan tata kelola yang benar, maka peningkatan kualitas SDM kita akan luar biasa,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Said juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas rakyat. Pendidikan dan kesehatan menurutnya menjadi kunci agar masyarakat memiliki “kebebasan yang bertanggung jawab” untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup.

“Kalau rakyat bisa melakukan sesuatu, menjadi sesuatu, dan mendapatkan kehormatan, itulah nilai tertinggi yang akan didapat masyarakat dalam konteks kita berbangsa dan bernegara, yang dibungkus oleh APBN kita untuk tahun 2026,” ungkapnya mengutip pemikiran ekonom Amartya Sen.