JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan tim reformasi Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. 

Nasir Djamil bilang kalau reformasi kepolisian sebenarnya sudah berjalan. Namun, akan lebih baik jika di dalam tubuh Polri dilakukan reformasi kultural. 

"Reformasi kepolisian Indonesia sebenarnya terus bergerak. Reformasi struktural, reformasi instrumental, dan juga reformasi kultural. Tapi memang, yang masih menjadi pekerjaan rumah Polri adalah reformasi kultural," ujar Nasir dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/9). 

Nasir mengakui bahwa reformasi kultural bukanlah suata hal yang mudah. Maka itu perlu dukungan dari Presiden untuk bisa melakukannya.

Diketahui, isu reformasi Polri kembali mencuat usai kejadian kekerasan yang menimpa masyarakat saat melaksanakan demonstrasi di berbagai daerah belakangan ini. 

Tindakan represif hingga anggapan Polri mengintervensi berbagai gerakan rakyat menjadi alasan munculnya desakan ini. Nasir pun berharap agar Presiden benar bisa mewujudkan reformasi struktural di kepolisian. 

"Reformasi kultural ini yang diharapkan bisa membentuk kepribadian polisi yang dia anti suap, kemudian dia melayani masyarakat dengan sepenuh hati, punya jiwa pengabdian dan kemanusiaan sehingga kemudian polisi benar-benar untuk masyarakat," ucapnya. 

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto optimis dengan rencana Presiden melakukan reformasi Polri. Dengan langkah itu seharusnya kata dia polisi Indonesia akan bisa menjadi lebih baik. 

Hanya saja Ia berpesan agar tim yang dibentuk untuk mereformasi Polri haruslah orang-orang yang tepat. Tak hanya itu, Presiden juga lanjutnya perlu memaparkan secara terbuka apa saja hal yang perlu direformasi di tubuh Polri serta berkoordinasi dengan Komisi III.

"Kalau memang Presiden menghendaki demikian ya agar dilaksanakan. Apa isinya nanti tentu ada koordinasi ya. Tim yang dibentuk itu siapa, terdiri dari apa saja, yang mau direformasi itu apa nanti dibahas kemudian," kata dia dalam keterangan tertulis dikutip Parlementaria, Sabtu (13/9).