JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (DPP Golkar) menonaktifkan Adies Kadir sebagai anggota DPR RI, terhitung sejak Senin, 1 September 2025.

Siaran pers yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal DPP Golkar Sarmuji tersebut menyebutkan penonaktifan Wakil Ketua DPR RI mempertimbangkan dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini.

Dalam Seurat itu juga ditegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar.

“Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.”

DPP Partai Golkar menyampaikan duka cita atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika mereka memperjuangkan aspirasi.

Di sisi lain, DPP Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi Anggota DPR RI dari Partai Golkar.

“Berdasarkan pertimbangan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” demikian bunyi siaran pers DPP Partai Golkar.

Adies Kadir, namanya santer dibicarakan publik pasca menyampaikan kenaikan  komponen tunjangan DPR RI, seperti di antaranya tunjangan beras naik menjadi Rp12 juta dari Rp10 juta, tunjangan transportasi (bensin) menjadi Rp7 juta dari Rp4-5 juta.

"Mmungkin Menteri Keuangan juga kasihan kepada kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan," kata Adies, Selasa (19/8/2025).

Esok harinya, Rabu (20/8/2025), Adies menganulir pernyataannya.

"Saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data. Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan," kata Adies.