Puan juga menjelaskan bahwa Komisi III DPR RI merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperjelas pengaturan mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan MKMK
Bahwa kemudian ada sekelompok yang mempertanyakan keabsahan pemilihan Adies Kadir sebagai calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR RI
MKMK dibentuk untuk menegakkan kode etik hakim yang sedang menjabat, bukan untuk mengadili proses pengangkatan atau peristiwa sebelum seseorang menjadi hakim konstitusi
Rudianto menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas memberikan mandat konstitusional mengenai mekanisme pengisian hakim MK.
Golkar menyerahkan sesuai aturan undang-undang saja. Pengganti Pak Adies digantikan oleh peroleh suara terbanyak berikutnya.
Pergantian tersebut, yang terjadi tanpa penjelasan terbuka ke publik, dinilai menyisakan persoalan serius dalam tata kelola pengisian jabatan lembaga negara strategis
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya memiliki alasan tersendiri mengusulkan Adies Kadir untuk menjadi hakim di MK
Politikus Golkar itu mengaku sedih harus meninggalkan Komisi III DPR setelah mengemban amanah hampir tiga periode.
Apakah Komisi III DPR RI menyetujui saudara Adies Kadir sebagai hakim konstitusi pada MK RI yang berasal dari usulan lembaga DPR RI
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji mengatakan, anggota DPR yang sudah nonaktif tidak akan menerima gaji dan tunjangan.
Penonaktifan Wakil Ketua DPR RI mempertimbangkan dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan bahwa tidak ada kenaikan gaji anggota DPR RI
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir membantah bahwa gaji bagi Anggota DPR RI mengalami kenaikan. Tapi, yang ada hanya merupakan tambahan tunjangan rumah menjadi sebesar Rp50 juta per bulan.
Jadi memang insyaallah pondasi ekonomi negara kita baik, cuma memang harus betul-betul diatur ke depan bagaimana strategi-strategi keuangan menghadapi ekonomi global yang semakin tidak menentu ini
Pembahasan RUU Perampasan Aset masih harus menunggu pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Pemberlakuan PPN 12 persen secara selektif pada barang-barang kategori mewah merupakan win-win solution bagi semua pihak
Calon Kapolri pengganti Idham Azis dinilai harus mempunyai hubungan baik dan chemistry dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
