JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 disusun agar sumber daya alam dapat dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir orang atau kelompok.

Penekanan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato Penyampaian APBN Tahun 2026 Beserta Nota Keuangannya dalam Pembukaan Masa Persidangan 1 DPR RI Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

"Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan segelintir kelompok. Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja kita ciptakan, nilai tambah kita maksimalkan. Semua anak bangsa berhak maju," kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu Presiden Prabowo menyampaikan bahwa RUU APBN 2026 ini menjadi yang perdana di pemerintahnya, dan sebagai bentuk implementasi visi dan misinya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Arsitektur APBN 2026 merupakan implementasi dari visi dan misi saya bersama Saudara Wakil Presiden yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera," kata Prabowo.

Ia menekankan bahwa ketangguhan adalah fondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kata Prabowo pihaknya akan perkuat ketahanan pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan.

"Kekayaan negara dan cabang produksi penting, harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya negara harus hadir, melindungi mereka yang tidak mampu, dan menciptakan rasa aman bagi semua. APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia," ujar dia. 

Ia juga menekankan, pemerintah akan terus berikhtiar untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Prabowo pun menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan dukungan dari badan legislatif yang membantunya menyusun APBN.

"Insya Allah, ikhtiar kita bersama ini akan berkontribusi bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Prabowo.