Ketua MPR Ajak Kawal Amanat Konstitusi Anggaran Pendidikan 20 Persen

Agus Mughni Muttaqin | Sabtu, 09/08/2025 20:46 WIB
Ketua MPR Ajak Kawal Amanat Konstitusi Anggaran Pendidikan 20 Persen Ketua MPR RI Ahmad Muzani (Foto: Humas MPR)

JAKARTA - Ketua MPR Ahmad Muzani mengapresiasi Fraksi Partai Golkar MPR RI yang telah menginisiasi Sarasehan Nasional dengan tema “Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mewujudkan Amanat Konstitusi Menuju Indonesia Emas 2045”.

Ahmad Muzani mengajak untuk merumuskan strategi dan memperjuangkan keadilan serta mengawal amanat konstitusi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD. 

“Tanpa pendidikan yang adil dan merata tak akan ada Indonesia yang maju dengan guru yang sejahtera dan generasi yang berjaya,” kata Ahmad Muzani dalam keynote speech yang dibacakan Wakil Ketua MPR Kahar Muzakir dalam Sarasehan Nasional Fraksi Partai Golkar di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat petang (8/8/2025).

Menurut Muzani, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sudah menegaskan bahwa salah satu tujuan berdirinya Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini diperkuat dengan amanat Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Amanah ini sifatnya wajib bagi negara untuk melaksanakannya. 

“Maka saya mengajak kita semua untuk bersama-sama melihat kondisi saat ini di lapangan. Mari kita bicarakan dengan jujur dan terbuka, apakah dengan alokasi anggaran yang ada dan besar itu sudah benar-benar menjawab kebutuhan sektor pendidikan kita,” ujarnya.

Untuk itu, Muzani bertanya apakah benar masih banyak gedung sekolah yang kondisinya kurang layak bahkan rusak di berbagai pelosok penjuru Tanah Air, apakah masih ada guru-guru honorer yang gajinya belum mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dengan layak dan sejahtera, apakah masih ada anak-anak kita yang harus berjuang ke sekolah dengan menyeberangi sungai dan melintasi perbukitan dengan berjalan kaki. “Kita belum berbicara soal masalah kurikulum yang berubah-ubah atau soal masalah biaya masuk universitas negeri yang demikian tinggi,” ujarnya. 

“Untuk itu kita jangan sampai terlena pada jebakan angka 20 persen seolah sudah memenuhi semuanya tanpa mengkonfirmasi dengan realitas yang nyatanya masih jauh dari yang kita harapkan,” sambungnya.  

Muzani menambahkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan inovatif. Kuncinya ada pada pendidikan yang berkualitas, merata, dan berpihak pada rakyat. “Bukan pendidikan yang terbaik untuk kota-kota besar, bukan pendidikan yang hanya dinikmati oleh segelintir elit, tetapi pendidikan yang membebaskan, yang memberdayakan, dan yang membangun karakter bangsa,” tegasnya. 

Muzani juga menegaskan bahwa saat ini kita ingin menata ulang agar setiap rupiah benar-benar sampai kepada rakyat agar anak-anak desa mempunyai guru yang sama baiknya dengan anak-anak di kota. Agar sekolah kejuruan bisa melahirkan wirausahawan muda bukan pengangguran baru. 

“Fraksi Partai Golkar sebagai bagian dari kekuatan politik utama di Republik ini harus berada di barisan depan dalam perjuangan ini. Kita lahir dari rakyat dan wajib memperjuangkan hak rakyat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, hadir dalam Sarasehan Nasional Fraksi Partai Golkar MPR ini antara lain Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Melchias Markus Mekeng dan pimpinan fraksi Partai Golkar lainnya, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, anggota MPR Fraksi Partai Golkar, Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, serta narasumber Sarasehan Nasional, yaitu Prof. Dr. Muhammad Nuh (Menteri Pendidikan periode 2009-2014), Rektor Univeritas Gadjah Mada Prof. dr. Ova Emilia, Rektor Universitas Trisakti Prof. Dr. Kadarsyah Suryadi, Rektor Universitas Yarsi Prof. Dr. Fasli Jalal.