JAKARTA - Ketua Umum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) Jusuf Rizal menginstruksikan PWMOI daerah menginvestigasi kebenaran bantuan Pemda, BUMD dan Swasta yang dikucurkan ke PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Daerah yang diduga banyak dikorupsi.

“Saya banyak menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa dugaan korupsi di organisasi wartawan tertua PWI itu bukan hanya di Pusat, tapi juga diduga terjadi di PWI Propinsi maupun Kabupaten Kota,” kata Jusuf Rizal melalui keterangannya di Jakarta, Ahad (14/4/2024).

Sebagaimana diketahui , terbongkar dugaan korupsi Rp2,9 Milyar dana hibah Kementerian BUMN dari total Rp 6 Milyar untuk pelaksanaan UKW di 30 Propinsi hingga Juli 2024. 

Saat ini, menurut informasi, baru terlaksana di 10 Propinsi. Rencananya dana hibah Kementerian BUMN itu totalnya Rp18 Milyar selama tiga tahun.

“Memang memprihatinkan organisasi kewartawanan yang dibilang profesional, ternyata di dalamnya subur dengan penyalahgunaan wewenang. Bantuan Pemda, BUMD dan Swasta jarang dipertanggungjawabkan. Padahal dana bantuan Pemda dan BUMD itu uang negara,” kata Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.

Kasus dugaan KKN di tubuh organisasi PWI ternyata seperti api dalam sekam. Dominasi PWI sebagai organisasi tertua ternyata menimbulkan arogansi seolah tidak tersentuh hukum.

“Oknum-oknumnya seenaknya melakukan Abuse Of Power, tanpa ada koreksi padahal ini merusak marwah wartawan dan PWI,” ujarnya.

PWMOI juga mempertanyakan peran dan fungsi Dewan Pers yang seharusnya sesuai UU Pers 40 tahun 1999, Pasal 15 memiliki tanggungjawab dalam meningkatkan profesionalisme wartawan, lebih-lebih organisasi wartawan PWI adalah anggotanya.

“Dewan Pers telah gagal menjalankan peran dan fungsinya membina wartawan,” tegas Jusuf Rizal.