JAKARTA - Hingga akhir Januari 2024, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia menurun sebesar USD405,7 miliar atau setara Rp6.328,9 triliun. Angka ini turun dibandingkan dengan Desember 2023 yang mencapai USD408,1 miliar.

Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan, secara tahunan, posisi ULN Indonesia tumbuh sebesar 0,04% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,9% (yoy).

Adapun ULN pemerintah mencatat penurunan. Posisi ULN pemerintah pada Januari 2024 tercatat sebesar USD194,4 miliar, turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar USD196,6 miliar.

Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh sebesar 0,1% (yoy), melambat dibandingkan dengan bulan lalu sebesar 5,4% (yoy).

"Penurunan posisi ULN pemerintah antara lain dipengaruhi oleh pelunasan seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo," ungkap Erwin.

Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.

Pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan belanja program prioritas dan pelindungan masyarakat di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Dukungan pembiayaan tersebut mencakup antara lain pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,1% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,0%), Jasa Pendidikan (16,9%), Konstruksi (13,7%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,7%).

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari otal ULN pemerintah," jelasnya.