PBB - Amerika Serikat merevisi pernyataan dalam rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mendukung "gencatan senjata segera yang berlangsung sekitar enam minggu di Gaza bersamaan dengan pembebasan semua sandera," menurut teks tersebut yang dilihat oleh Reuters.

Revisi ketiga dari naskah tersebut – yang pertama kali diusulkan oleh AS dua minggu lalu – kini mencerminkan pernyataan blak-blakan dari Wakil Presiden Kamala Harris. Rancangan awal AS menunjukkan dukungan terhadap “gencatan senjata sementara” dalam perang Israel-Hamas.

AS menginginkan dukungan Dewan Keamanan untuk gencatan senjata dikaitkan dengan pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 253 orang, menurut penghitungan Israel.

Washington menolak kata gencatan senjata.
Mereka telah memveto tiga rancangan resolusi dewan – dua di antaranya menuntut gencatan senjata segera – selama perang yang telah berlangsung selama lima bulan. Baru-baru ini, AS membenarkan vetonya dengan mengatakan bahwa tindakan dewan tersebut dapat membahayakan upaya AS, Mesir, dan Qatar untuk menengahi penghentian perang dan pembebasan sandera.

Presiden AS Joe Biden mengatakan pada hari Selasa bahwa Hamas akan menentukan apakah akan menerima kesepakatan gencatan senjata ketika delegasi mengadakan perundingan hari ketiga tanpa ada tanda-tanda terobosan.

AS biasanya melindungi Israel di PBB, namun AS juga abstain sebanyak dua kali, sehingga memungkinkan dewan untuk mengadopsi resolusi yang bertujuan untuk meningkatkan bantuan ke Gaza dan menyerukan jeda yang lebih lama dalam pertempuran.

Sebagai pembalasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober, Israel melancarkan serangan militer terhadap Hamas di Gaza yang menurut otoritas kesehatan telah menewaskan lebih dari 30.000 warga Palestina dan ribuan lainnya dikhawatirkan hilang di tengah reruntuhan.

Washington telah meningkatkan tekanan pada sekutunya, Israel, agar berbuat lebih banyak untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, di mana PBB telah memperingatkan bahwa seperempat dari 2,3 juta orang di wilayah tersebut berada di ambang kelaparan.

Amerika Serikat mengatakan pihaknya berencana memberikan waktu untuk negosiasi rancangan undang-undang tersebut dan tidak akan terburu-buru melakukan pemungutan suara. Untuk bisa lolos, sebuah resolusi memerlukan setidaknya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari AS, Prancis, Inggris, Rusia, atau Tiongkok.