JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan, diperlukan langkah antisipasi yang tepat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.

"Pesta demokrasi tentu memiliki dampak sosial, ekonomi dan politik. Pada saat yang sama kita juga tidak bisa menutup mata beberapa negara sudah mulai masuk pada masa resesi. Kita harus mampu mendeteksi sejumlah dampak dan langkah antisipasinya ke depan dengan baik," kata Lestari saat membuka diskusi daring bertema Pemilu 2024 dan Masa Depan Perekonomian Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (21/2).

 

Menurut Lestari, pelaksanaan Pemilu berpengaruh terhadap sejumlah aspek perekonomian nasional di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi di sejumlah negara.

Pada saat yang sama, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, juga terjadi gagal panen akibat banjir di sejumlah daerah. Dampak sosial yang terjadi akibat hal itu harus segera diatasi.

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat langkah antisipasi terhadap sejumlah dampak bencana tersebut harus segera dilakukan.

Selain itu, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, daya tahan belanja pascapemilu harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

Menyikapi kondisi tersebut, tegas Rerie, diperlukan kebijakan yang tepat dalam menjawab sejumlah tantangan itu untuk memastikan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan target yang telah ditentukan.

CEO SAIAC, Shanti Shamdasani mengungkapkan dampak ekonomi global yang melemah juga sudah mengimbas ke negara-negara ASEAN. Thailand, misalnya, sudah tidak mencapai pertumbuhan GDP yang ditargetkan.

Ekonomi global, menurut Shanti, sangat dipengaruhi oleh aspek perubahan iklim dan krisis geopolitik di sejumlah kawasan.

Shanti menilai, perekonomian Indonesia harus mampu tumbuh 6%-7% untuk mengantisipasi gejolak pada ekonomi global, dampak perubahan iklim dan potensi bencana alam.

Dia menyarankan, Indonesia fokus pada pengembangan domestik dalam upaya mendorong laju perekonomian, serta stabilitas harga komoditas harus mampu dijaga dengan pendekatan yang tepat.

Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal berharap siapa pun yang memimpin Indonesia kelak mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan sejumlah koreksi pada kebijakan yang sudah berjalan.

Karena itu, tambah Faisal, diperlukan kekuatan penyeimbang di parlemen dalam proses perbaikan kebijakan yang diperlukan.

Faisal menilai tantangan pemerintahan mendatang adalah terkait akselerasi ekonomi, pemerataan ekonomi dan perbaikan kebijakan fiskal.

Upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi 6%-7%, tegas dia, harus melalui kebijakan yang tidak business as usual.

Ketika kondisi ekosistem perekonomian global dan nasional saat ini kurang mendukung, tambah Faisal, menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tantangan yang tidak mudah.

Mengacu pada pengalaman di masa lalu, ungkap Faisal, biasanya pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicapai Indonesia selalu dibantu oleh booming kenaikan harga komoditas.

Faisal berpendapat perlunya kewaspadaan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang Indonesia, seperti Tiongkok yang melambat. Kondisi tersebut menyebabkan surplus perdagangan yang dinikmati Indonesia saat ini terus tergerus.

Faisal menilai kebijakan hilirisasi yang diinisiasi pemerintah saat ini akan mendorong perkembangan industri manufaktur di tanah air. Meski begitu, dia mengingatkan, penerapan hilirisasi di sejumlah sektor harus diperhatikan dengan serius aspek lingkungan, sosial dan tata kelolanya.