JAKARTA – Masyarakat Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) atau Kerukunan Warga Puncak (KWP) mengeluhkan kondisi Kawasan Puncak kepada anggota Komisi V DPR RI.

Pembanguan yang massif di kawasan wisata tersebut dirasakan oleh mereka tidak memperhatikan kearifan lokan dan menimbulkan banyak masalah. Salah satunya adalah kemacetan yang semakin mengganggu aktivitas masyarakat.

Kedatangan mereka diterima oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal dan Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Pada kesempatan tersebut Mulyadi mengatakan Komisi V selama ini telah memberikan berbagai usulan untuk mengatasi kemacetan di kawasan Puncak.

Paling tidak, ada lima opsi yang telah disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mulai dari pelebaran jalan, memecah titik kemacetan, usulan adanya flyover, hingga pemaksimalan fungsi Tol Bogor Ciawi Sukabumi.

"Kemarin sudah bisa mengurangi beban Puncak melalui revitalisasi jalur yang berbatasan antara Kecamatan Cipanas di Hanjawar ke Kecamatan Sukamakmur di Bogor Timur. Itu sudah berhasil dilakukan pembangunan dan alhamdulillah itu sangat signifikan mengurangi beban macet Puncak walaupun itu saya kira hanya bagian dari cara bagaimana beban jalur puncak eksisting itu berkurang," ujar Mulyadi.

Ke depan, ia berharap pemerintah dapat benar-benar hadir secara maksimal untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di kawasan Puncak, akibat dari pembangunan wisata yang semakin masif di kawasan tersebut. Termasuk dengan senantiasa mempertimbangkan dampak lingkungan dan masyarakat sekitar.

"Dan terpenting juga saya sampaikan jangan selalu dalam tanda kutip yang dipikirkan itu wisatawan, justru dampaknya itu warga setempat. Warga Ciawi, Megamendung, Cisarua yang beraktivitas sosialnya seperti horor apalagi tahun baru mereka harus terkunci terisolasi karena jalur-jalur kecilnya pun dimasuki oleh mobil-mobil wisatawan," harapnya seperti dilansir dpr.go.id.

Sementara itu, Muhsin, Ketua AMBS mengapresiasi DPR RI yang telah menerima keluhan masyarakat Bogor Selatan. Ia pun berharap DPR RI dapat mencarikan solusi konkrit terhadap permasalahan pembangunan-pembangunan yang masih mengganggu kearifan lokal masyarakat Puncak.

"Saya minta kepada pemerintah khususnya wakil rakyat ini untuk mencari solusi. Karena Puncak ini di bawah ini banyak pemukiman yang sangat membahayakan. Mungkin (dampak pembangunan) tidak terjadi sekarang, tapi lima tahun yang akan datang. Banjir, longsor, itu akan dialami oleh para penduduk kita atau masyarakat kita besok," ujarnya.