WHO Sebut Cacar Monyet Belum Menjadi Darurat Kesehatan
Amerika Pertanyakan Kepentingan China dan Rusia dengan Memveto Korea Utara
PBB: Harga Pangan Melambung, 250 Ribu Warga Somalia Terancam Kelaparan
Dicemooh, Korea Utara Kini Pimpin Konferensi Perlucutan Senjata PBB
WHO: Wabah Cacar Monyet Tidak Mungkin Sebabkan Pandemi
Pakar Serukan WHO dan Pemerintah Bertindak Lebih Banyak Atasi Cacar Monyet
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan pemungutan suara itu mengecewakan.
Dalam Deklarasi Nusa Dua, parlemen-parlemen negara dunia menegaskan komitmen untuk penguatan aksi nasional untuk mewujudkan komitmen global, yaitu mencapai net zero emission.
Puan menyatakan parlemen juga semakin menyadari peran strategis dalam penguatan kerja sama internasional antarparlemen untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Puan menyinggung DPR baru saja mengesahkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang berbasis gender.
Puan mendorong adanya perubahan pola pikir agar kegiatan manusia tidak berdampak pada kerusakan alam.
DPR RI juga akan menjadi tuan rumah The Eighth G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) pada 6-7 Oktober 2022, di Gedung DPR RI Jakarta.
Hari Ini PBB Pemungutan Suara Soal Tambahan Sanksi atas Rudal Korea Utara
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan, pandemi Covid-19 yang terjadi dalam dua tahun ini merupakan bencana terbesar di dunia yang telah menginfeksi 527 juta orang dan merenggut korban jiwa hingga 6,3 juta orang.
PBB percaya sebagian besar etnis Muslim Uyghur telah ditahan secara tidak sah.
PBB Siap Bantu Wabah Covid-19 di Korut
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkejut dengan tindakan Rusia melancarkan serangan ke Kyiv saat mereka tengah mengunjungi Ukraina, Kamis (28/4/2022).
“Ketika kita berbicara tentang kejahatan perang, kita tidak bisa melupakan bahwa kejahatan terburuk adalah perang itu sendiri,” katanya.
Dampak bencana juga telah meningkat dengan meningkatnya populasi di daerah yang lebih rentan terhadap bencana alam.
"Serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, termasuk sekolah, dilarang keras di bawah hukum humaniter internasional," katanya.
