Dengan MaritimHUB, masyarakat dan pelaku industri tidak perlu lagi membuka banyak aplikasi untuk mengakses layanan yang berbeda.
Sembilan awak kapal MV Sencer 1 terlantar di perairan Mumbai, India dikarenakan pemilik kapalnya bangkrut.
Kecukupan bahan pokok penting (bapokting) dan BBM di Kecamatan Pulau Enggano masih tercukupi sampai dengan akhir bulan Juli dan listrik di Pulau Enggano beroperasi hanya 12 jam per hari.
Terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan (areas for improvement) yang akan segera ditindaklanjuti melalui rencana aksi nasional
WIMA INA memainkan peran penting dalam mendukung peran perempuan di bidang maritim, membangun kembali dan meningkatkan budaya maritim di Indonesia
Ditjen Perhubungan Laut juga menerapkan sistem rerouting kapal guna mengoptimalkan distribusi armada.
SIUKAK diberikan setelah perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 66 Tahun 2024
Saat ini, kapal beserta seluruh kru telah diamankan di Dermaga PPLP Tanjung Uban untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Pemerintah memprediksi akan ada lonjakan volume penumpang sebesar 33% dibandingkan tahun sebelumnya
Posko kita gunakan untuk memantau situasi di lapangan
Perempuan Indonesia telah membuktikan bahwa mereka mampu mendobrak batasan
Indonesia melaporkan Straits Project 5, yakni tentang kegiatan penggantian dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura.
Diharapkan kedua pihak dapat terus berkoordinasi untuk melakukan pemantauan bersama serta saling menjaga keselamatan dan keamanan di perairan
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian awal dari siklus pengelolaan aset.
Proses untuk menjadi Pejabat PPNS bukanlah proses yang singkat dan instan, melainkan merupakan rangkaian proses yang cukup panjang.
Insiden tragis ini bermula pada 29 Agustus 2024, ketika terjadi kecelakaan kerja di atas kapal.
Konsesi ini mencakup fee sebesar 5% dari pendapatan kotor yang telah ditinjau oleh BPKP.
Transportasi laut berperan sangat signifikan dalam berbagai program nasional.
Ditjen Hubla sebelumnya melakukan moratorium/penundaan sementara Penyelenggaraan Diklat Pandu Tingkat II, Pandu Tingkat I dan Pandu Laut Dalam.
Dalam RUU APBN 2025, Ditjen Perhubungan Laut mendapatkan penambahan target PNBP sebesar Rp 449 Miliar atau naik dari usulan awal/indikatif senilai Rp4.8 Triliun menjadi Rp5,3 Triliun.
