PT Pertamina Patra Niaga diminta untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab dalam memastikan penyaluran BBM berjalan merata hingga ke daerah terpencil
erkuat pengawasan dan distribusi BBM agar tidak terjadi penimbunan dan penyalahgunaan. Peruntukan BBM subsidi harus benar-benar kepada masyarakat yang membutuhkan
Jelang pengumuman harga BBM Non Subsidi yang diperkirakan besok, Rabu, 1 April 2026, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno meminta pemerintah untuk mengantisipasi migrasi pengguna BBM Non-Subsidi ke Pertalite
Pemerintah diminta agar tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI mendorong pengurus KMP se-Indonesia untuk mengambil peluang jadi distributor maupun pengecer pupuk bersubsidi.
Musim Tanam, PT Pupuk Indonesia Sebar 6,6 Juta Ton Pupuk Subsidi
Kemenko Marvest:BBM Kita Harus Dibersihkan dari Sulfur Tinggi
Mendesak Pemerintah melibatkan publik terkait kriteria kendaraan yang boleh atau tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi.
BBM rendah sulfur ini baik bagi lingkungan hidup.
Sampai hari ini regulasi yang mengatur pengguna yang berhak BBM bersubsidi jenis Pertalite masih belum ada.
Politisi dari Fraksi PAN itu mengingatkan bahwa wacana larangan pembelian BBM bersubsidi ini berlaku hanya untuk masyarakat kelas menengah ke atas atau masyarakat mampu.
BBM bersubsidi ini kan ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan. Nyatanya Pemerintah mengambil sikap pembiaran.
Terungkap, 11 SPBE Curang Dalam Pengisian Gas Subsidi
Mekanisme penebusan pupuk bersubsidi telah mengalami perubahan. Sekarang, petani harus menggunakan aplikasi Integrasi Pupuk Bersubsidi (I-Pubers) dan menunjukkan KTP asli.
2024, Anggaran Subsidi Pupuk Naik Jadi Rp54 Triliun
Diungkap Anggota DPR, Ada WNA Punya Vila Ikut Beli Elpiji Bersubsidi
Aturan Baru, Ini Harga Rumah Yang Bebas PPN
BPH Migas mengungkapkan, pengawasan penting dilakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat
