katakini.com

NasDem Usul Ambang Batas Parlemen Naik, Berlaku hingga Daerah

Partai Nasdem sejak awal menyatakan sikap pertama bahwa parliamentary threshold itu wajib terus dipertahankan dan bahkan kami mengusulkan angkanya naik dari persentase sekarang

Dasco Pastikan RUU Pemilu Takkan Dibahas Buru-buru, Khawatir Digugat ke MK

Kami mendorong partai politik, baik yang di parlemen maupun di luar parlemen, untuk melakukan simulasi terlebih dahulu. Jadi tidak perlu terburu-buru

Partai Politik Masih Bahas RUU Pemilu

Menurut dia, partai politik juga sudah berdiskusi dengan pemerintah, baik secara formal maupun informal

RUU Pemilu Mulai Dibahas, Dasco Pastikan DPR Perhatikan Partipasi Publik

Partisipasi publik itu juga akan tetap diperhatikan. Walaupun keputusan akhirnya nanti akan melihat perkembangan dan situasi yang ada

DPR RI Belum Pastikan Pembahasan Revisi UU Pemilu Kepala Daerah

Buka Masa Sidang, DPR RI Belum Pastikan Pembahasan Revisi UU Pemilu Kepala Daerah

Komisi II Targetkan RUU Pemilu Mulai Dibahas 2026 Pakai Sistem Kodifikasi

Mudah-mudahan mulai 2026 itu sudah bisa dikerjakan, karena semakin kita punya banyak waktu untuk menyusun sekaligus membahas perubahan Undang-Undang Pemilu akan semakin bagus untuk semua

Agun Gunandjar: Konstitusi Harus Jadi Rujukan Revisi UU Pemilu

Agun menambahkan, DPR dan pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menyusun dan merumuskan kembali undang-undang pemilu. Ia mendorong agar revisi UU Pemilu mengacu secara ketat pada UUD 1945, termasuk memperhatikan banyaknya putusan MK terdahulu mengenai kepemiluan.

Komisi II Rekomendasikan Pembahasan RUU Pemilu Lebih Awal

Komisi II DPR RI pada periode mendatang agar memiliki inisiatif yang sama untuk membahas RUU Pemilu di awal-awal masa jabatan.

Ketua MPR RI Dorong Penyempurnaan UU Pemilu

Ketua MPR RI mengatakan, selain putusan PHPU, ada juga beberapa putusan MK terkait uji materi UU Pemilu yang harus ditindaklanjuti.

Gus Imin Pastikan DPR Komit Sempurnakan UU Pemilu

Respons Putusan PHPU MK, DPR Wacanakan Revisi UU Pemilu

Respons Putusan PHPU MK, DPR Wacanakan Revisi UU Pemilu

Anggota Komisi II Usul Frasa Etis Perlu Ditambahkan dalam Asas Pemilu

Bila etis menjadi asas dan dipatuhi, maka bangsa ini terjaga kehormatannya.

Syarief Hasan: MK Tidak Berwenang Atur Batas Usia Capres-Cawapres

akil Ketua MPR Syarief Hasan ikut menanggapi polemik tentang batas minimal usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang sedang dalam proses persidangan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

HNW Harap MK Konsisten soal Syarat Usia Capres-Cawapres

Sikap konsistensi MK ini kembali diuji, terkait syarat usia pimpinan negara, yang sebelumnya selalu dinyatakan MK sebagai open legal policy

Partai Buruh Ajukan Judicial Review UU Pemilu ke MK

Partai Buruh Ajukan Judicial Review UU Pemilu ke MK

Putusan MK Tak Lagi Independen, Fahri Hamzah: Partai Gelora Akan Terdepan Jaga Spirit Demokrasi

Partai Gelora percaya spirit demokrasi yang sehat ditandai dengan lancarnya sirkulasi kepemimpinan di setiap level. Sehingga demokrasi kita tidak dikuasai oligarki.

Perludem Nilai Pembahasan Sistem Pemilu Makin Sulit

Isu krusial sistem pemilu yang selalu berkaitan dengan persaingan antar partai dalam memperoleh kursi, membuat pembahasan menjadi abai terhadap tujuan dari sistem pemilu.

Komisi II Sepakat Tak Bahas Revisi UU Pemilu

RUU Pemilu merupakan inisiatif Komisi II DPR dan mekanisme pengundangannya harus ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah.

PKS Nilai Revisi UU Pemilu untuk Perbaiki Kualitas Demokrasi

Fraksi PKS pada prinsipnya ingin agar syarat pencalonan presiden lebih ringan sehingga lebih banyak alternatif capres yang muncul.

FPKB Cabut Dukungan Revisi UU Pemilu

Kekurangan pada pelaksanaan Pemilu 2019, antara lain penyelenggara pemilu (paling banyak petugas KPPS) meninggal dunia.