Mendes PDTT: Prosedur Pengelolaan Dana Desa Perlu Aturan Lebih Baku
Bamsoet Ingatkan Hindari Penyalahgunaan Dana Desa
Mendes PDTT: Pelayanan Desa Berbasis Digital Efektifkan Pengelolaan Data Desa
Mendes PDTT Tegaskan TPP Harus Dampingi Pengelolaan Keuangan Desa
Mendes PDTT: Negara Akan Hemat Triliunan Rupiah Jika Libatkan Desa Kelola Data Sensus
Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo mengatakan, krisis iklim yang terjadi saat ini membuat ketahanan pangan terganggu dan harus ditanggulangi bersama.
Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata Diharapkan Berdampak pada Kemandirian Desa
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menekankan pentingnya peningkatan manajemen pengelolaan dana desa yang berpotensi naik menjadi Rp 5 miliar per desa mulai tahun 2024 mendatang.
Yandri memaparkan, dengan berbagai latar belakang santri yang menimba ilmu di Amanatul Ummah, semboyan bhinneka tunggal ika sudah diaplikasikan dalam keseharian para santri.
Gus Halim: Pengelolaan Keuangan Desa Paling Transparan di Dunia
Guna menggenjot produktivitas dan pengelolaan tanaman padi, Kementerian Pertanian (Kementan) terus meningkatkan kapasitas SDM petani.
Kebijakan nasional pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun 2020 hingga tahun 2024 akan difokuskan pada revitalisasi kawasan transmigrasi.
Salah satu tugas Kemendes PDTT adalah membantu presiden dalam bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa.
Di beberapa kota kecil di India tidak ada pengelolaan sampah plastik yang terorganisir dan menyebabkan pembuangan sampah sembarangan dan polusi.
kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan arahan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dari Komisi Fatwa MUI tentang permasalahan yang dihadapi Baznas.
Data KLHK menunjukkan dan telah merekam bahwa pengelolaan sampah kita baru mencapai 55,96 persen dari target 100 persen sampah dikelola pada tahun 2025.
Sistem ini untuk memastikan BAZNAS memiliki kontrol terkait keamanan informasi terhadap proses pengelolaan zakat yang mungkin menimbulkan risiko atau gangguan.
Hal ini menjadi alasan anggota Komisi II DPRD Maluku Utara untuk belajar mengelola beras kepada BUMD bidang pangan milik Pemprov DKI Jakarta tersebut.