katakini.com

Ini Sejarah Dibalik Peristiwa Kudatuli Tanggal 27 Juli 1996

Tanggal 27 Juli mencatatkan salah satu tragedi berdarah dalam sejarah politik modern Indonesia yang dikenal sebagai Peristiwa Kudatuli.

Legislator PDIP Dorong Pembentukan Badan Khusus Kelola Aset Rampasan

Menurut Nyoman, badan khusus tersebut idealnya tidak hanya bertugas mengelola aset yang telah disita, tetapi juga memiliki tim appraisal yang melakukan penilaian terhadap aset sejak tahap awal penyitaan

Legislator PDIP Desak Pemerintah Perkuat Regulasi Jaminan Pensiun ASN PPPK

Kepastian hukum dinilai penting agar para PPPK memperoleh hak pensiun yang layak setelah menyelesaikan masa pengabdiannya kepada negara.

Legislator PDIP: Masyarakat Harus Diikutsertakan dalam Penetapan Kawasan Hutan

Penetapan kawasan hutan tidak boleh sepihak hanya dari pemerintah. Rakyat harus diikutsertakan dalam pemetaan, bukan sekadar dilakukan penunjukan

Ketua PPDI: Masyarakat Desa Sangat Butuh Program MBG

PPDI menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Mendes PDT Pastikan Gaji Perangkat Desa Cair Tepat Waktu

Pemerintah resmi memangkas jalur birokrasi pembayaran penghasilan tetap (SILTAP) bagi seluruh perangkat desa di Indonesia.

Legislator PDIP Sebut Insiden Bekasi Timur Alarm Serius Penyelenggaraan Transportasi Publik

Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada seluruh korban dan keluarga. Kejadian ini harus menjadi peringatan keras bahwa aspek keselamatan tidak boleh ditawar dalam operasional transportasi publik

Legislator PDIP: Investasi Itu Penting, Tapi Jangan Sampai Kuasai Tanah dan Air

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kepentingan masyarakat dalam mendorong investasi di daerah

Lapas Over Kapasitas, Legislator PDIP Beri 5 Rekomendasi Penanganan Narkotika

Rasio petugas yang tidak ideal berdampak pada lemahnya pengawasan, terbatasnya pembinaan, serta meningkatnya potensi peredaran narkotika di dalam lapas

Legislator PDIP Ajak Sinergi Lintas Sektor Optimalkan Layanan Disabilitas

Polisi Didesak Segera Tahan Tersangka Kasus Koperasi BLN Senilai Rp3,8 Triliun

Safaruddin mengatakan, Polda Jateng harus segera melakukan penangkapan, terutama terhadap Ketua Koperasi BLN Nicholas Nyoto Prasetyo

Fraksi PDIP DPR Bantah Dukung Rencana Penutupan Minimarket Demi Kopdes

Tidak terdapat pernyataan resmi dari Ketua DPR RI terkait isu penghentian atau pembatasan ekspansi minimarket di desa sebagaimana yang berkembang di ruang publik

Legislaor PDIP Sebut Indonesia Darurat Narkoba, Dorong Peran BNN Diperkuat

Dengan kondisi Indonesia yang darurat narkoba, karena hari ini lapas over capacity. Ada 100 persen, 200 persen yang tidak bisa menampung dari kejahatan narkoba

Legislator PDIP Nilai Pekerja Kreatif Belum Terlindungi Meski Ekonomi Tumbuh

Ekonomi kreatif tumbuh, tapi kesejahteraan pekerjanya tertinggal. Ini paradoks yang harus segera diselesaikan

Legislator PDIP Dorong Pemerintah Buat Creative Hub Indonesia di Luar Negeri

Politikus PDIP ini meyakini pusat kreatif itu bakal menciptakan ekosistem diplomasi budaya berkelanjutan

Legislataor PDIP: Program MBG Belum Sentuh Daerah 3T, Padahal Paling Membutuhkan

Daerah 3T itu jelas kantong orang miskin. Mereka tinggal di pinggir hutan, di perbatasan, dengan asupan gizi yang kurang

PDIP Tegaskan Dukung Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Ganjar Pranowo menegaskan partainya medukung pemilihan kepala daerah secara langsung

Legislator PDIP Usul Pembentukan Badan Khusus Tangani Bencana Sumatra

Kita punya pengalaman menangani tsunami Aceh-Nias 2004, gempa, likuifaksi, banjir, hingga longsor. Namun, banjir dan longsor yang disertai kerusakan lingkungan secara masif seperti saat ini belum pernah kita alami

BI Diminta Perjelas Dasar Penetapan Angka Pertumbuhan Ekonomi

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P meminta penjelasan dasar dari pihak eksekutif termasuk BI saat mengungkap angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Legislator PDIP Sebut Redominasi Rupiah Tak Bisa Dilakukan Sepihak

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Dolfie O.F.P. sebut langkah redenominasi rupiah tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa payung hukum yang jelas